Depok | mediaantikorupsi.com – Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan hukuman dua bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Dwi Febriaji Nugroho (40) yang terbukti melakukan penipuan, Senin (5/9/2022).
Dalam amar putusan yang diketuai majelis hakim Muhammad Hanafi Insya dengan anggota Ahmad Adib dan Fitri Noho, menyatakan terdakwa Dwi Febriaji Nugroho terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
RelatedPosts
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 bulan atau satu tahun,” kata Hanafi.
“Menyatakan barang bukti berupa cek Bank BTN dengan No. TM 434726 dengan nilai Rp 211.000.000,- tanggal cair 4 Juni 2018, cek Bank BTN dengan No. Tm 434728 dengan Nilai Rp. 25.000.000.- tanggal Cair 4 Juni 2018, cek Bank BTN dengan No. Tm 434729 dengan Nilai Rp. 25.000.000.- tanggal Cair 4 Juni 2018, cek Bank BTN dengan No. Tm 434730 dengan Nilai Rp. 25.000.000.- tanggal Cair 4 Juni 2018, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan Tentang Pembangunan Pekerjaan Rumah Antara Sdr. Imam Dan Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 14 April 2018, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pembayaran Yang Dibuat Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 08 Juni 2018 dan Surat Keterangan Penolakan Dari Bank BTN Tertanggal 05 Juli 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara,” sambungnya.
Sebelumnya, JPU Arief Syafriyanto yang digantikan Lira Apriyanti menuntut terdakwa Dwi Febriaji Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Febriaji Nugroho dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan kota,” ujarnya.
Peristiwa itu bermula dari terdakwa mengajak kerja sama kepada saksi Imam untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah milik terdakwa yang berlokasi di Perumahan Villa Putra Mandiri V Blok B-6 RT04/04 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Saat itu terdakwa mengatakan akan menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran agar saksi Imam percaya dan mau melakukan pekerjaan pembangunan rumah tersebut.
Lalu, saksi Imam setuju dan membuat kesepakatan secara tertulis yakni ‘Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan’ tanggal 16 April 2018 tentang pembangunan pekerjaan rumah type 160 sebanyak satu unit dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 305.000.000,-. Dimana saksi Imam bertindak sebagai pemborong sedangkan Dwi sebagai pemilik rumah.
Kemudian saksi Imam melakukan pengerjaan pembangunan rumah tersebut hingga telah menyelesaikan pekerjaan sampai dengan sekitar 91 persen. Akan tetapi, ketika masih dalam proses pekerjaan berlangsung tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk menghentikan pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa kalau pekerjaan itu diselesaikan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar saksi.
Dengan kondisi tersebut terjadilah cekcok antara saksi dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Juni 2018 yang isinya akan melakukan pembayaran pada tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan dari hasil pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diajukan oleh terdakwa ke Bank BTN. Namun hingga pengajuan kredit tersebut telah cair terdakwa tetap tidak melunasi pembayaran pembangunan pekerjaan rumah tersebut kepada saksi.
Sampai akhirnya saksi mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa yang nilainya sebesar Rp 211.500.000,- ke Bank BTN dan ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan saldo tidak mencukupi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN tanggal 5 Juli 2018 kepada pemegang cek/bilyet giro nomor 434726.
Setelah dilakukan pengecekan di Bank BTN ternyata pemilik cek tersebut adalah atas Anam perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Abid Pratama Property, yang mana perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2015 dan rekening tersebut juga sudah ditutup oleh pihak Bank karena sudah tidak ada transaksi.(Ndi)
