Musi Banyuasin | mediaantikorupsi.com – Kantor desa merupakan salah satu pusat pelayanan masyarakat dalam segala hal urusan pemerintahan, pembangunan ataupun pembinaan masyarakat di desa tersebut.
Namun sangat disayangkan kondisi Kantor Desa Galih Sari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, menurut informasi dari masyarakat jarang ada aktifitas dalam keadaan terkunci, tidak ada perangkat desa mau pun kepala desanya.
RelatedPosts
Hal itu terlihat pintu masuk kantor desa itu tertutup dan di gembok dari luar, kumuh juga tidak pernah di rawat terkesan bangunan mati yang tidak berpenghuni.
Selain itu menurut masyarakat desa Galih Sari yakni Windi Agustini, pada saat di bincangi oleh awak media, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Ia pernah menerima satu kali BLT DD sekira 3 tahun silam, selanjutnya tidak pernah dapat lagi bantuan tersebut.
Di tempat yang sama juga ada beberapa warga yang mengeluhkan dengan tidak ada persiapan Air bersih atau pun bangunan lainya di desa mereka, Iya pak.” Untuk di desa kami ini kepala desa tidak perna membangun jalan desa juga Air bersih maupun Bantuan-bantuan lainya semacam bedah rumah dan sebagai nya, semua tidak jelas “Ujar Warga.
Kami sangat berharap pak, kepada pemerintah untuk memberikan bantuan bedah rumah maupun BLT DD oleh karenanya saya layak dapat kata warga yang berstatus janda tua.
Selanjut nya awak media mendatangi kediaman kepala desa, untuk melakukan konfirmasi dengan adanya hal tersebut, lalu kepala desa memberikan jawaban terhadap media, Menurut kepala desa ya itu SARJI” untuk bangunan desa memang belum yang ia bangun karena masih meneruskan program kepala desa lama, ya itu membangun jembatan dan tambatan perahu, untuk BLD DD, belum di terima uang nya menurut dia pada hal BLT DD di ambil dari Dana Desa.
Juga (PAMSIMAS) atau Air bersih juga belum ada persiapan atau pengajuan permohonan untuk program tersebut kata kepala desa, lalu dikemanakan dana desa nya, yang hampir satu miliar setiap tahun nya.
Untuk itu tidak ada alasan lagi kepada pihak pemerintah Provinsi maupun BPK untuk chek dan turun ke desa-desa agar terhindar dari desa korupsi.
“Selanjutnya TimLBHK – Wartawan akan mendampingi masyarakat untuk membuat laporan Kedinas terkait mapun ke Instansi Penegak Hukum.(Bambang/Tim)
