Desa Kampung Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang Thn 2023 sd 2025 Menerima Dana Desa Rp.3,2 M lebih, Diduga Jadi Ajang Korupsi

Kabupaten Serang | mediaantikorupsi.com – Desa Kampung Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 951.765.000,– tanggal 25 Mei 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu sekitar Rp 446.070.800,- bahwa sebagaimana aturan yang ada yaitu setiap desa yang menerima dana desa wajib melaporkan penggunaan dana desa tersebut ke Kementerian, namun hingga dilakukan nya Konfrensi Pers Pemerintah Desa belum melaporkan penggunaan dana desa yang diterima nya, hal ini ada apa ? ujar Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBHK-Wartawan baru – baru ini dikantornya.

Ditambahkan Syahrul bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

RelatedPosts

TOWER di Pemukiman Tegal Tongleng Rt.001/Rw002 Kelurahan Umbul Tengah Ditolak Warga, Ada Apa ?

September 24, 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Serang Harus Benahi PTSP, Masak Tanda terima DUMAS Tidak Ada ?

September 24, 2025

Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Thn 2023 sd 2025 Menerima Dana Desa Rp.2,9 M lebih, Diduga Jadi Ajang Korupsi

September 24, 2025

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa diterima desa Kampung Baru yaitu sekitar Rp. 1.171.681.000,- laporan Kades ke Kementrian terkait katanya dana desa tersebut digunakan untuk :

1. Dukungan Seremonial Di Desa Rp 16.000.000
2. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Santunan Masyarakat Terkena Musibah Rp 6.000.000
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 KALI Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Rp 12.225.000
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 1 PAKET Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Rp 16.810.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 400 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Jalan Usaha Tani (P=400M, L=2,5M, T=15CM) Rp 293.713.400
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 60 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Tembok Penahan Tanah Rp 47.797.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 94 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Sukanyero – Kp. Baru Masjid (P=94M, L=2M, T=15CM) Rp 63.571.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 80 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Panunggulan(P=80M, L=2.5M, T=15CM) Rp 65.835.000
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 170 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Ready Mix Kp. Nagara Padang (P=170M, L=2,5M, T=15CM) Rp 131.475.840
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 200 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Sukanyero – Kp. Baru Masjid (P=200M, L=2M, T=15CM) Rp 123.340.000
11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Pengadaan Mobil Desa Siaga Kesehatan Rp 241.000.000
12. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Penyelenggaraan Posyandu & Stunting Kesehatan Ibu dan Anak Rp 18.531.000
13. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 20 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Posyandu Rp 18.000.000
14. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) Rp 900.000
15. Keadaan Mendesak 25 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (25 KK x 12 Bulan) Rp 90.000.000
16. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Kegiatan HUT RI (PHBN) Rp 23.075.000
17. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Kegiatan PHBI Rp 37.030.000
18. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 1 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Kader PKK dan Posyandu Rp 34.500.000
19. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 2 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Pelatihan Kaur Keuangan dan Sekdes Rp 8.400.000
20. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Pelatihan Perangkat Desa Rp 5.320.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan banten, diduga laporan Kepala Desa Kampung Baru ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunaka dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 400 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Jalan Usaha Tani (P=400M, L=2,5M, T=15CM) Rp 293.713.400
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 60 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Tembok Penahan Tanah Rp 47.797.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 94 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Sukanyero – Kp. Baru Masjid (P=94M, L=2M, T=15CM) Rp 63.571.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 80 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Panunggulan(P=80M, L=2.5M, T=15CM) Rp 65.835.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 170 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Ready Mix Kp. Nagara Padang (P=170M, L=2,5M, T=15CM) Rp 131.475.840
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 200 METER (M) Jalan Desa Rabat Beton Kp. Sukanyero – Kp. Baru Masjid (P=200M, L=2M, T=15CM) Rp 123.340.000
7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Pengadaan Mobil Desa Siaga Kesehatan Rp 241.000.000

Tahun 2023 dana desa diterima Desa Kampung Baru yaitu sekitar Rp. 1.126.418.000,- laporan Kades ke Kementrian katanya digunakan untuk :

1. TPT Sawah (200m x 1,5m) Rp 149.500.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 2 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Gorong-Gorong Kp. Panenjoan Rt.04/03 (2,5m x 1,5m) Rp 8.920.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 450 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Kp. Panenjoan Rt.04/03 (450mx2,5mx0,15m) Rp 300.663.600
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Paving Block Kp. Nagara Padang Rt.01/01 (100mx2mx0,06m) Rp 73.460.200
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 50 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Paving Block Kp.Baru Rt.03/01 (50mx1,2mx0,06m) Rp 37.931.100
6. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 50 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Rp 21.250.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 4 UNIT Makanan Tambahan Penyelenggaraan Posyandu Rp 56.079.000
8. Keadaan Mendesak 30 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa Penyaluran BLT-DD Rp 108.000.000
9. Keadaan Mendesak 360 KK Bantuan Pangan / Sembako OP BLT DD TW II Rp 3.700.000
10. Penanggulangan Bencana 1 Paket Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Penyediaan Air Bersih Rp 28.800.000
11. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 1 PAKET Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Pembentukan BUM Desa Rp 22.350.000
12. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 10 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Pelatihan Perangkat Desa Rp 20.100.000
13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Pelatihan Pertanian Rp 51.145.000
14. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Penyelenggaraan PHBI Rp 39.200.000
15. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 12 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa Pelatihan Linmas Rp 20.940.000
16. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 15 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan RT RW Rp 32.380.000
17. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Pelatihan Tataboga Rp 23.550.000
18. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK Pembinaan Anggota PKK Rp 26.825.000
19. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pembinaan Karang Taruna Rp 12.750.000
20. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Penyelenggaraan Lomba Desa Rp 39.300.000
21. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Santunan Masyarakat Tertimpa Musibah Rp 17.950.000
22. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Bantuan Masyarakat Miskin Rp 12.000.000
23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 60 PAKET Dokumen Perencanaan Desa Musdes Perencanaan RKPDes Rp 3.100.000
24. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 1 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler Musdes RKPDes Rp 3.100.000

Terkait laporan Kades Kampung Baru terhadap penggunaan dana desa tahun 2023 tersebut diatas, juga berpotensi ada Perbuatan Melawan Hukum nya, terhadap kegiatan antara lain :

1. TPT Sawah (200m x 1,5m) Rp 149.500.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 450 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Kp. Panenjoan Rt.04/03 (450mx2,5mx0,15m) Rp 300.663.600
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Paving Block Kp. Nagara Padang Rt.01/01 (100mx2mx0,06m) Rp 73.460.200
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 50 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Paving Block Kp.Baru Rt.03/01 (50mx1,2mx0,06m) Rp 37.931.100
5. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Pelatihan Pertanian Rp 51.145.000

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Banten, menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kampung Baru saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Kampung Baru ke Tipikor Polres Serang dan Polda Banten berikut ke Kejari Serang lalu Kejati Banten sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2023 sd 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dan Kami juga akan mendorong Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan audit penggunaan dana desa tahun 2023 sd 2025 oleh Pemerintah Desa dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Kampung Baru dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2023 sd 2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sepertinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Adit/Ei/Eo/Red)