Depok | mediaantikorupsi.com – Imbas dari Siswa miskin yang ditolak Bersekolah, ratusan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), geruduk SMAN 14 Kota Depok.
Aksi tersebutlah dilakukan, karena masih adanya siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah membuat prihatin relawan DKR Kota Depok. Demikian disampaikan oleh Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok Jumat (29/7).
“Kami cukup prihatin. Tidak pantas sekolah milik negara menolak siswa miskin bersekolah. Karena sekolah adalah hak warga negara siapapun. Negara saja mewajibkan semua anak bersekolah, kok bisa ada sekolah yang menolak,” ujar Roy Pangharapan.
Keprihatinan DKR ini, kemudian diwujudkan dalam suatu Aksi Demontrasi solidaritas untuk siswa miskin Kota Depok.
“Senjatanya masyarakat miskin ya gak ada lagi selain melakukan demontrasi, untuk mencari solusi agar anak tetap dapat sekolah,”tegas Roy Pangharapan.
Menurut DKR, sebelum melakukan demontrasi, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, namun gagal mencapai kesepakatan dan tidak ada solusinya.
“Anehnya Gubernur Ridwan Kamil pernah janji semua anak di Jawa Barat bisa sekolah. Kemarin omong besar janji lagi sama anak-anak Citayam bisa sekolah. Sampai hari ini kasus anak ditolak sekolah didiamkan Gubernur Ridwan Kamil,” keluh Roy Pangharapan.
Tanggung Jawab Negara
Sejumlah tokoh hadir pada aksi tersebut diantaranya, dr. Sortaman Saragih, MARS Ketua Dewan Pakar DKR Depok, Anton Sujarwo,Ketua Arema Kota Depok.
Dokter Sortaman Saragih mengatakan masyarakat Depok jangan diam jika ada anak tetangganya tidak bisa makan, tidak bisa sekolah atau tidak bisa berobat.
“Karena semua itu tanggung jawab negara maka kewajiban masyarakat untuk mengingatkan penyelenggara negara. Rakyat sudah bayar pajak, jangan sampai ada anak Depok tidak sekolah. Kalau ada anak tidak sekolah seharusnya Gubernur atau Wali Kota mundur karena gagal!” tegasnya.
Setelah ketua DKR melakukan orasi, dengan sigap para aparat keamanan memfasilitasi pendemo dengan pihak sekolah.
Sejumlah perwakilan DKR ditambah para orang tua siswa langsung ditemui oleh kepala SMAN 14 Kota Depok, Dadi, S.Pd.
Pertemuan sempat alot, terkait tuntutat DKR kota Depok. Pihak sekolah merasa sudah tidak bisa mengakomodir, namun DKR Kota Depok memiliki data sejumlah ruang kelas berisi dari 38 siswa bahkan ada yang lebih.
Bahkan menurut DKR, telah terjadi penambahan ruang kelas diluar ketentuan dari 4 ruang kelas menjadi 6 ruang kelas 10 atau 1.
“Sempet ada dinamika di ruang kepala SMAN 14, cukup alot, kami siap buka-bukaan data, Kami pertanyakan bagaimana caranya siswa masuk untuk tambahan 2 kelas?” ujar ketua DKR.
Akhirnya, setelah kepala SMA berkoordinasi dengan pimpinan, diakomodir 1 siswa dari 3 siswa miskin yang diperjuangkan DKR.
“Ya disepakati 1 masuk, tetapi kami akan terus menuntut 2 siswa miskin yang harus sekolah,” pungkas Roy Pengharapan.(Ndi)
