Indramayu | mediaantikorupsi.com – Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Bidang IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis elektronik (e-Monev) badan publik 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan, di Ruang Papandayan Gedung Sate, Selasa (25/07/2023)
Dengan tema mendorong implementasi keterbukaan informasi publik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar), Ika Mardiah yang diwakili oleh Hadi Kusmarani.
Dalam Sambutannya, Hadi Kusmarani mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi seluruh badan publik atas keterlibatannya, hingga Provinsi Jabar menjadi ranking 1 nasional.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh badan publik yang telah hadir dalam acara ini, selama ini keterlibatan bapak ibu semua mengantarkan provinsi jawa barat menjadi ranking 1 nasional dalam indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP tahun 2023” Ucapnya.
Diketahui, Bidang IKP Diskominfo Indramayu menjadi salah satu badan publik yang hadir dalam sesi kedua dari beberapa badan publik yang terdiri dari kabupaten/kota dan instansi vertikal.
Selanjutnya, Perwakilan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, H. Ijang Faisal juga memberikan sambutan serta membuka acara tersebut. Menurutnya kegiatan monev tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena saat ini sistem e-monev sudah terintegrasi dengan Komisi Informasi Pusat.
“Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat ini sistem e-monev sudah terintegrasi dengan Komisi Informasi pusat. E-monev ini merupakan suatu trobosan untuk melihat hambatan yang dihadapi oleh badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik” Ujarnya.
Selain itu, memfasilitasi Komisi Informasi untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi pada badan publik di seluruh indonesia, sehingga keterbukaan publik bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam mengambil kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mengurangi praktik korupsi.
Selain itu, Hadi Kusmarani juga berharap dalam hasil monev tersebut dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Semoga dengan hasil monitoring dan evaluasi tahun ini menjadi bahan yang berharga bagi kita semua terutama bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerja sama dalam upaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik untuk kesejahteraan masyarakat jawa barat khususnya menuju jabar juara lahir dan batin.” Harapnya.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro dan Ketua Tim Penilai Monev KIP Jabar 2023, Dr. H Mahi Himat. (Qdr—Tim)
