Indramayu | mediaantikorupsi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu menggelar Sosialisasi Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 di Aula DPMD Indramayu, Selasa (4/2/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu tersebut diharapkan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tata cara penyaluran serta penggunaan DD dan ADD yang sesuai dengan regulasi yang berlaku baik dari Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, dan juga Peraturan Bupati.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Sulaeman, didampingi Analis Kebijakan DPMD Indramayu, Sismy Windayanti, serta Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Indramayu, Ahmad Tulus.
Dalam sosialisasi ini, disampaikan beberapa poin utama terkait prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, antara lain: Dukungan Program Ketahanan Pangan. Pemerintah Desa harus mengalokasikan program ketahanan pangan dengan minimal 20% dari Dana Desa.
Peningkatan peran BUMDes. Pemerintah Desa harus maksimal dalam mengembangkan peran BUMDes sehingga bisa berperan dalam peningkatan PADes.
Dana Operasional Pemerintah Desa. Pemerintah Desa pada tahun 2025 ini hanya bisa menganggarkan alokasi operasional pemdes maksimal 3% dari total Dana Desa.
Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah Desa harus komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang dialokasikan hingga 15% dari Dana Desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Sulaeman, menyampaikan, pemerintah desa harus memahami bahwa penggunaan DD dan ADD harus sesuai dengan regulasi yang ada. Fokus utama tahun ini adalah mendukung program ketahanan pangan, meningkatkan peran BUMDes, serta memastikan pemanfaatan Dana Desa yang tepat pada sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, desa-desa di Indramayu dapat lebih efektif dalam merencanakan, penataan usahaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang di desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan,” katanya.
Sulaiman menambahkan, sosialisasi ini diharapkan seluruh desa di Kabupaten Indramayu dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan dapat membuktikan transparansi, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. (Qdr/Tim)
