Kuningan | mediaantikorupsi.com – Setelah biaya PMT – lok ( Pemberian Makanan Tambahan Lokal ) yang diasumsikan sebesar 5,9 M menjadi beban CSR dari para pengusaha, kini giliran biaya Fogging untuk menekan kasus merebaknya wabah DBD yang dibebankan ke masyarakat.
Ada 31 kecamatan yang diduga warganya sakit akibat virus DBD ( Demam Berdarah Dengue) beberapa bulan terakhir ini, sehingga harus dirawat di beberapa rumah sakit di Kuningan.
RelatedPosts
Fitri ( 36 ) salah seorang warga Desa Padamenak Kec Jalaksana yang sedang hamil 9 bulan , terpaksa harus kehilangan calon bayinya yang meninggal akibat dirinyanya terkena DBD. Padahal saat dinyatakan DBD dan dirawat di RS Juanda, bayi Rasti sudah dihitungkan 3 hari lagi akan lahir .
Karena kondisi lemah , maka proses persalinanpun dilakukan lewat operasi sesar ( sectio) .Sayangnya bayi Fitri dinyatakan meninggal dalam kandungan oleh salah satu dokter yang menanganinya proses persalinannya.
Selain Fitri , kabar yang tersebar di masyarakat ada beberapa warga Padamenak yang juga diduga terkena DBD dan dirawat di rumah sakit.
Karena DBD bisa menyebabkan kematian kalau terlambat penanganannya maka warga pun merasa khawatir kalau keluarga atau dirinyanya akan terjangkit DBD yang virusnya mematikan itu. Apalagi pola penularan dan penyebaran DBD yang ditularkan lewat nyamuk Aedes Aegypty sangat cepat.
Kekhawatiran akan tertulari DBD, warga Padamenak melalui pihak pemerintah desa meminta agar petugas kesehatan Puskesmas Jalaksana melakukan fogging dilingkungan rumah warga yang positif sakit DBD.
Meskipun keinginan warga agar fogging segera dilakukan, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran DBD, tapi kenyataannya hal itu tidak segera dilakukan petugas Puskesmas. Alasannya warga harus membayar sendiri untuk biaya fogging karena keterbatasan anggaran . Begitupun dengan pihak Desa Padamenak. Akhirnya warga berinisiatif melakukan patungan uang untuk biaya fogging.
Ketika hal ini dikonfirmasikan ke petugas fogging di Puskesmas Jalaksana bd Elin dan juga Kapuskes Jalaksana, yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Begitupun ketika hal ini akan dikonfirmasikan ke Dinas Kesehatan Kab Kuningan.
Dan apabila untuk pelaksanaan fogging pun warga yang harus mengeluarkan biaya sendiri maka sangat prihatin sekali dengan anggaran Dinkes .Setelah program PMT lokal dananya membebani CSR para pengusaha, kini untuk biaya fogging pun harus dibebankan juga ke masyarakat yang sebagian besar saat ini kesulitan ekonomi.(Slm/Tim )
