Kuningan | mediaantikorupsi.com – Rilis data resmi Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Barat menampilkan data kemiskinan terbaru yang mencatat urutan nominasi kabupaten/kota dengan prosentase pendudik miskin tertinggi pada tahun 2024 menjadi cerminan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor sosial dan ekonomi.
Kabupaten Kuningan menjadi urutan ke 2 dalam daftar nominasi Kabupaten/Kota termiskin di Jawa Barat dengan prosentase 11,88% dan menjadi pesaing Kabupaten Indramayu dengan selisih tipis hanya 0,5% saja. Ini merupakan worning bagi pemerintahan yang baru. Mengetahui hal ini Ketua Ormas GIBAS Kabupaten Kuningan Manap S pun angkat bicara.
Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam mengambil langkah dan kebijakan. Motto Kuningan “Melesat” yang di gaungkan pada saat kampanye oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hari ini jangan sampai berubah jadi ” Meleset”sebab i makna dan artinya berbeda ucap Manap S.
Intervensi Pemerintah Daerah dalam Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan perlu langkah konkrit dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat dan berbasis data, ini momentum bagi pemimpin Kuningan yang baru dalam menunjukan komitmennya dan dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai kemampuan pimpinan daerahnya dalam membenahi kondisi masyarakat miskin di Kuningan jangan sampai kedepan Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten yang tertinggal dengan angka kemiskinan lebih dari 10%.
Berbagai potensi daerah seperti parawisata, pertanian dan perdagangan adalah kekuatan yang diimiliki oleh Kabupaten Kuningan untik melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dengan berbagai program sosial dan kebijakan ekonomi yang tepat baik dari sisi analisa dan ketepatan sasaran.
Apabila pemrintah berhasil dengan berbagai kebijkan menurunkan angka kemiskinan nantinya bukan sekedar angka dalam data statistik kemiskinan yang berubah namun hal ini juga akan menambah kepercayaan publik terhadap pemimpin baru atas kemampuannya dalam mengkoordinasikan, pengambilan langkah dan kebijakan dalam penanganan berbagai persoalan kemiskinan atau sektor pembangunan lainnya tegas Manap. S.(Nur/Red)
