Indramayu | mediaantikorupsi.com – Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indramayu, Teguh Budiarso, menghadiri kegiatan Forum Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Kegiatan yang digelar Diskominfo Provinsi Jawa Barat ini dilangsungkan di salah satu hotel di Kabupaten Garut.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai dari 6 – 7 Maret tersebut, turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, serta 26 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.
Dengan tajuk transformasi digital layanan publik, forum tersebut turut dihadiri narasumber lintas sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PAN-RB).
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah mengatakan, diselenggarakannya forum ini sebagai sarana diskusi bahan perencanaan dan pembangunan tahun 2024 serta meningkatkan sinergitas antar stakeholder.
“Forum ini akan melahirkan perencanaan dan pembangunan serta arah kebijakan pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan arahannya terkait dengan digitalisasi layanan publik. Dirinya menekankan untuk senantiasa meningkatkan kreatifitas sehingga teknik dalam memberikan pelayanan dapat disesuaikan dengan sasaran penerima layanan.
“Arahan saya sudah clear, pertama kejar lesson learn dari Estonia terkait digitalisasi layanan publik, kedua gunakan otak kanan dengan daya imajinasi dan kreativitas yang kuat secara eksponensial karena yang kita urus adalah generasi Z yang akan menjadi pemimpin masa depan.” tandasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indramayu, Teguh Budiarso menyampaikan, pihaknya sangat mendukung dengan adanya upaya tranformasi digital dalam pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya tranformasi pelayanan berbasis digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Semoga tranformasi digital pelayanan publik segera terwujud seluruhnya, sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah selaku penyedia layanan dapat meningkat,” pungkasnya
Tak hanya diskusi panel, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama peningkatan literasi daerah dan replikasi unit saber hoaks di daerah. (Qdr/Tim)
