Subang | mediaantikorupsi.com – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menerima kunjungan kerja Spesifik masa sidang II tahun sidang 2022-2023 Komisi VIII DPR RI yang bertempat di Pendopo Bupati. Senin, 12 Desember 2022.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Subang mengucapkan selamat datang dan salam hormat kepada seluruh tamu yang hadir pada kunjungan kerja Spesifik masa sidang II tahun sidang 2022-2023 Komisi VIII DPR RI.
Kang Akur sapaan akrab wakil Bupati Subang pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya atas bantuan sosial yang juga dilaksanakan pada pertemuan tersebut, dimana dirinya berharap masyarakat dapat terbantu, dan level hidupnya lebih baik. “Dengan bantuan sosial ini gradasinya makin naik, dan level nya juga naik, sehingga taraf hidupnya juga diharapkan lebih baik” pungkasnya
Kang Akur juga menambahkan bahwa dalam proses penyalurannya data penerima yang muncul harus terus diperbarui, sehingga tidak menghadirkan kontroversi di lapangan. “data nya harus jelas tidak timpang tindih” ucapnya
Disampaikan pula sambutan oleh Sekretaris Dirjen Rehsos, Salahudin bahwa kunjungan kerja Spesifik masa sidang II tahun sidang 2022-2023 Komisi VIII DPR RI bukti Sinergitas program pemerintah, Agar betul betul dirasakan oleh penerima manfaat, dan dijadikan sebagai ajang monitoring.
Salahudin juga menambahkan persoalan ketimpangan data ini harus diselesaikan dari hulu-hilir “data ini yg terkadang terjadi blunder, Kementrian Sosial sudah berkomitmen pembaruan data” paparnya.
Salahudin menambahkan bahwa penyaluran BLT BBM triwulan ke empat pembagian sembako mendapatkan Rp. 200.000 perbulannya, tambahan ada penerima paket sembako BLT sebesar Rp. 150.000 per bulan, ditambah program keluarga harapan, sehingga penerimaanya variatif.
Salahudin berpesan agar tidak ada bantuan yang diterima oleh masyarakat untuk diarahkan kepada salah satu pusat belanja “Tidak ada salah satu pihak untuk mengarahkan pembelanjaan kepada salah satu warung, Biarkan mereka belanja sesuai kebutuhannya” tuturnya
Maman Imanulhaq anggota DPR RI dari Komisi VIII menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan peningkatan penguatan sumber daya manusia agar pembangunan infrastruktur akan berbanding lurus dengan SDM yang bermutu.
Maman Imanulhaq menanggapi berbagai persoalan ketimpangan data agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan “Validasi data ini sangat penting” tegasnya
Imanulhaq menambahkan bahwa pihaknya butuh masyarakat yang partisipatif dalam pengawasan penyaluran bantuan di Kabupaten Subang “kita evaluasi sejauh mana pengawasan ini tepat sesuai dengan apa yang diharapkan.” Ungkapnya.
Dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh KH. Imanulhaq dan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial BBM dan Sembako kepada 10 penerima manfaat.
Turut hadir dal agenda tersebut Direktorat pemberdayaan kelompok rentan, Anggota komisi VIII DPR RI beserta jajaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial Dinsos Jabar, Kepala PT POS Indonesia diwakili oleh eksekutif manager PT POS Indonesia Cab Kab. Subang, Direktoral rehabilitasi sosial Kemensos RI, Pendamping PKH dan perwakilan Penerima manfaat.(Wawan Koswara)
