Depok | mediaantikorupsi.com – Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengkritisi Predikat Nindya di ajang penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang diraih oleh Pemerintah Kota Depok disoal oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Pasalnya, masih banyak anak di Depok yang ditolak bersekolah.
Hal itu disampaikan Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan, melalui keterangan tertulisnya Senin (24/7/2023).
Menurut Roy, penghargaan memang penting, namun Pemkot Depok seharusnya melihat kondisi dan kenyataan yang sesungguhnya, banyak anak yang belum mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk ke SMA/SMK.
“Sebagai warga Depok saya ucapkan selamat atas penghargaan Kota Layak Anak, tapi apakah Bapak Walikota tahu, masih banyak anak Depok yang belum dapat sekolah,” ujar Roy.
Di momentum Hari Anak Nasional ini, DKR Depok bersama orang tua dan para siswa miskin akan menemui Walikota Depok, Mohammad Idris. Tujuannya meminta bantuan Walikota agar anak-anak tersebut segera mendapatkan sekolah.
“Pada hari Kamis (20/7) saya datang ke kantor Walikota untuk melaporkan sekaligus meminta tolong, namun karena tidak ada janji, saya tinggalkan surat, bahwa hari ini (Senin 24/7) kami akan datang beserta orang tua dan siswa,” ungkap Roy.
Dia menambahkan, meskipun SMA/SMK bukan kewenangannya Pemkot Depok, namun sebagai kepala daerah, Walikota punya kewajiban untuk mengetahui hal apapun yang terjadi di Kota Depok, termasuk membantu anak-anak yang belum mendapatkan sekolahan.
DKR berharap Walikota dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Kami berharap Bapak Walikota dapat mempertemukan kami dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat,” harap Roy Pangharapan.
Berdasarkan laporan yang diterima DKR Depok, ratusan siswa yang ditolak tersebar di SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 13 dan SMAN 14, serta SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3.(Ndi)
