Depok | mediaantikorupsi.com – Masyarakat Kota Depok yang tergabung dari Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat, hadir di DPRD Kota Depok untuk menyampaikan Aspirasi.
Sebelumnya ratusan para Masyarakat tersebut juga melakukan unjuk rasa didepan kantor Pemerintah Kota Depok.
Aksi yang dilakukan terkait proses PPDB pada tingkat SMAN/SMKN yang pelaksanaan nya amburadul.
“Menurut Pj Gubernur Jabar,bahwa Pemkot Depok tidak pernah penambahan Sekolah,, makanya kami minta Walikota Depok utk menanyakan itu kepada Pj Gubernur Jabar’ ujar Widi Pratikno, Koordinator Aksi. Kamis 18/7/2024
Sambung Wido, kami ingin anak anak kami dapat Sekolah semua di SMAN/SMK untuk itu kami datang ke DPRD Kota Depok guna mengadukan,bahwa masih banyak anak anak yang baru lulus SMP belum diterima di SMAN/SMKN di Kota Depok.
Terkaiit 51 siswa yg dianulir oleh beberapa SMAN, nasib mereka kini menjadi trauma, sedih, karena mereka telah ikut MPLS, Pj Gubernur Jabar sudah bertindak semena mena, maka kami minta agar Walikota Depok dapat meminta kepada Pj Gubernur Jabar, agar membuka jalur Optimalisasi, supaya Ratusan Siswa yang belum sekolah dapat diterima di SMAN/SMKN yang ada di Kota Depok.
Sementara itu Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok akan meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat membuka penerimaan siswa baru jalur optimalisasi di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor.
Sebab, akibat kasus tersebut, ke-51 siswa yang merupakan lulusan SMPN 19 Depok itu kini dianulir status penerimaannya di SMA negeri.
“Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di Kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno kepada wartawan,Jumat (19/7/2024).
Sutarno mengungkapkan, surat itu nantinya akan dikirimkan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Beyot Machmudin melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (Ndi)
