Indramayu | mediaantikorupsi.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah. Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang berlangsung secara daring tersebut diikuti jajaran pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder lainnya yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), Senin (15/5/2023). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, serta Kepala Bidang Perekonomian Bappeda-Litbang, Heriyanto Budi Hermawan.
RelatedPosts
Tampak hadir pula Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Heru Purwanto, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Mohammad Khusen, serta Analis Kebijakan Setda Indramayu, Dartiyah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya mengajak stakeholder lintas sektor baik pusat maupun daerah untuk dapat senantiasa terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mengendalikan angka inflasi.
Dipaparkan Tito, angka inflasi Indonesia bulan april berada pada angka 4,33 persen dimana angka tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya 4,97 persen pada bulan maret. Namun demikian walaupun terjadi penurunan, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti dan tetap harus dilanjutkan.
“Kita harus konsisten memonitor, mengevaluasi dan mengantisipasi agar inflasi kita tetap terkendali,” ungkapnya.
Bahkan menurut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dan menargetkan agar angka inflasi pada bulan berikutnya dapat ditekan hingga berada di bawah 4 persen.
Adapun beberapa kelompok yang turut andil dalam menyumbang angka inflasi secara umum diantarnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok transportasi. Dari masing-masing kelompok tersebut, kelompok transportasi memiliki nilai inflasi 11,96 persen dengan andil inflasi 1,45 persen pada periode years on years.
“Oleh karenanya, saya minta kepala daerah dan satgas pangannya yang dipimpin oleh sekda kemudian dinas perdagangan dan lain-lain koordinasi dengan lintas sektoral dan juga internal untuk memonitor harga masing-masing kelompok komoditas dan menjaga agar harganya masih dapat dijangkau oleh masyarakat, kalau beberapa komoditas yang sekarang memiliki andil tinggi pada inflasi bisa dijaga bahkan diturunkan, maka otomatis insyaallah inflasi di bulan depan akan turun dibawah 4 persen, tapi hal tersebut perlu kerjasama yang lebih baik lagi,” tandas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan TPID Kabupaten Indramayu serta mendukung dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
“Kami terus berkoordinasi dan melaksanakan arahan pusat sehingga pengendalian inflasi ini dapat sesuai langkahnya dengan arahan pemerintah pusat. Kemudian sejauh ini Jawa Barat termasuk di dalamnya Indramayu untuk angka inflasinya masih terkendali,” pungkasnya. (Qdr/Tim)
