Serang | mediaantikorupsi.com – Insiden memalukan kembali mencoreng wajah pemerintahan desa di Indonesia. Kali ini, aksi arogan ditunjukkan oleh oknum Kepala Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, yang berani merampas handphone wartawan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Kejadian ini bermula ketika Iwan, wartawan dari Republika, bersama Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Pusat, melakukan kunjungan ke Desa Panyirapan pada 6 Januari 2025. Alih-alih disambut baik, keduanya justru diusir oleh pria yang belakangan diketahui adalah Kepala Desa Panyirapan, Mukidin.
Dengan dalih bahwa dirinya hanya seorang sekretaris desa, Mukidin menolak memberikan klarifikasi, meski foto di banner desa menunjukkan sebaliknya. Ketika Iwan mencoba merekam pernyataan untuk mendapatkan kejelasan, Mukidin dengan gaya premanisme langsung merampas handphone milik Iwan.
Video Bukti Arogansi Pejabat Publik, Dalam dua video berdurasi masing-masing 22 dan 12 detik, terlihat jelas tindakan kasar Mukidin. Ia tak hanya merampas handphone, tetapi juga mengancam wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. “Saya merasa sangat terancam. Baru kali ini saya bertemu seorang kepala desa yang bertindak seolah-olah ia adalah jawara,” ujar Iwan dengan nada kesal.
Melanggar UU Pers, Harga Diri Pejabat Dipertanyakan, Heriadi dengan tegas menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tindakan Mukidin dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers. Bahkan, Pasal 18 ayat (1) dalam UU tersebut menyebutkan bahwa tindakan menghalangi tugas pers dapat dijerat pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
“Ini adalah bentuk arogansi yang tidak bisa ditoleransi. Seorang kepala desa, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, malah bertindak layaknya preman jalanan. Kami akan memastikan kasus ini menjadi pelajaran bagi siapa pun yang mencoba menginjak-injak kebebasan pers,” tegas Heriadi.
Arogansi yang Harus Dilawan, Kasus ini bukan sekadar tentang perampasan handphone atau intimidasi terhadap wartawan. Ini adalah potret buruk pejabat publik yang kehilangan integritas dan rasa hormat terhadap aturan hukum. Bagaimana seorang kepala desa yang seharusnya menjadi contoh malah menunjukkan perilaku barbar?
Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Jika pejabat publik seperti Mukidin tidak dihukum, maka tindakan semacam ini akan terus berulang. Ini saatnya masyarakat, penegak hukum, dan insan pers bersatu melawan arogansi kekuasaan yang mencederai hak asasi dan demokrasi.
Publik menanti, apakah hukum akan benar-benar ditegakkan, ataukah arogansi seperti ini akan terus dibiarkan menjadi racun bagi negeri ini?(Tim)
