Indramayu | mediaantikorupsi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti rapat koordinasi (rakor) Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Keikutsertaan Pemkab Indramayu dalam rakor tersebut sebagai salah satu upaya dalam memantau perkembangan angka inflasi dan kenaikan harga berbagai komoditas, terlebih lagi menjelang datangnya bulan suci ramadhan.
Bertempat di Indramayu Command Centre (ICC) Indramayu, Senin (13/3/2023). Rakor ini turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Heru Purwanto, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Mohammad Khusen, serta Analis Kebijakan Setda Indramayu, Dartiyah.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, naiknya harga beberapa komoditas di tanah air menjadi salah satu penyumbang naiknya angka inflasi. Dengan demikian, diperlukan upaya dan langkah konkret guna menekan kenaikan harga tersebut.
“Menjelang bulan ramadhan, naiknya harga beberapa komoditas dapat menjadi penyumbang inflasi. Oleh karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi melakukan berbagai langkah konkret guna menjaga stabilitas harga,” ungkapnya.
Kemudian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini memaparkan, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), kenaikan harga tertinggi secara nasional terjadi di Kabupaten Buton Utara Sulawesi Utara dengan nilai IPH 12,31%.
Adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di beberapa daerah diantaranya adalah cabai rawit, beras, cabai merah, dan minyak goreng menjadi komoditas yang ikut andil dalam naiknya inflasi pada pertengahan maret 2023 ini.
“Beberapa komoditas mengalami kenaikan sehingga memicu naiknya inflasi,” paparnya.
Oleh karenanya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, beberapa upaya yang dapat dilaksanakan guna stabilisasi pasokan dan harga pangan diantaranya adalah penyerapan gabah atau beras saat panen raya pada bulan februari hingga April 2023, Pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan pimpinan wilayah Perum BULOG dan Satgas Pangan Daerah, serta pemantauan pasokan dan harga pangan di daerah.
Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan gerakan pasar murah, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta meningkatan koordinasi dengan Satgas Pangan POLRI.
“Beberapa langkah tersebut dapat dilakukan guna menjaga stabilisasi harga beberapa komoditas pangan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, berbagai langkah konkret tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal sehingga kenaikan harga dapat ditekan serta angka inflasi dapat dikendalikan.
“Saya mohon kerjasamanya dari berbagai pihak untuk dapat dengan benar melaksanakan langkah konkret tersebut, supaya kenaikan harga dapat ditekan,” pungkasnya. (Qdr / Tim)
