Indramayu | mediaantikorupsi.com – Kesehatan merupakan salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, yang mana hal tersebut juga tercantum dalam misi Sapta Nata Mulya Jaya yakni peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemkab Indramayu, selain menghadirkan program Dokter Masuk Rumah (Dok-Maru) yang merupakan program unggulan Bupati Indramayu, Nina Agustina serta pemenuhan sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan yang ada, pemkab juga berupaya mendorong kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga target cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) di Kabupaten Indramayu dapat tercapai.
Hal tersebut disampaikan Pj. Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman saat memberikan sambutan dalam pertemuan pembahasan komitmen kabupaten/kota dalam pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) yang dilaksanakan di Ruang Ki Sidum Setda Kabupaten Indramayu, Kamis (21/9/2023).
“Kesehatan menjadi perhatian kami, karena itu merupakan pelayanan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, dalam sambutannya mengatakan, JKN merupakan suatu evolusi besar dalam reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia sejak diimplementasikan 1 Januari 2014. Negara berupaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia atau biasa disebut dengan jaminan kesehatan semesta yang juga disebut dengan universal health coverage (UHC).
UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.
“Menjadi sebuah keharusan bagi kita stakeholder pembangunan untuk dapat melakukan pengalokasian pembiayaan kesehatan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk nantinya bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dr Wawan Ridwan menjelaskan, saat ini progress UHC di Kabupaten Indramayu berada pada angka 87,07% dengan presentasi pendudukan Kabupaten Indramayu yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional berjumlah 87,41% dengan keaktifan peserta 67,24%.
Dengan demikian, pemkab Indramayu terus mendorong keaktifan peserta sehingga dapat mencapai lebih dari 75% dan target UHC pada desember 2023 pada angka 95% dapat dicapai.
Wawan menerangkan, pihaknya bersama stakeholder terkait terus mendorong ketercapaian UHC tersebut diantaranya dengan mengajukan usulan pendaftaran penerima bantuan iuran pendanaan APBD atau yang saat ini disebut PBPU-BP rutin diajukan setiap bulan, usulan peserta PBPU-BP Pemda menjadi peserta PBI-JK serta pemadanan data PBPU-BP Pemda dilakukan setiap semester oleh Dinas Sosial dan Disdukcapil.
“Upaya mencapai UHC tersebut terus kita tindak lanjuti baik itu dari sisi penganggaran maupun dari pemutakhiran data PBPU-BP Pemda sehingga masyarakat terutama yang membutuhkan dapat memiliki jaminan kesehatan,” terangnya.
Kegiatan pertemuan tersebut juga turut dihadiri Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Juanita Paticia Fatima, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Indramayu, ketua forum camat Kabupaten Indramayu, serta kepala cabang BPJS kesehatan cabang Cirebon dan kepala BPJS kesehatan kantor Indramayu. (Qdr-Tim)
