Subang | mediaantikoripsi.com – Alokasi anggaran publikasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan. Sejumlah awak media mempertanyakan siapa saja penerima dana tersebut dan media mana saja yang mendapatkan kerja sama dengan Disdikbud.
Pelaksana Tugas Ketua PWI Kabupaten Subang H.Nano Suwarno SH menyatakan, transparansi penggunaan anggaran publikasi adalah hal mendasar karena sumbernya berasal dari uang rakyat. Karena itu, pihaknya berencana meminta audiensi langsung dengan Kepala Disdikbud Subang Heri Sopandi.
“Kami ingin audiensi untuk meminta penjelasan siapa penerima anggaran publikasi, media mana saja yang bekerja sama, dan berdasarkan mekanisme apa?, Publik berhak tahu,” ujar PLT Ketua PWI Subang, (26-05/ 2026).
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Kepala Dinas Heri Sopandi belum berhasil. Staf di lobi dinas menyebut yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas luar
Anggaran publikasi di instansi pemerintah sejatinya berfungsi untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, dan layanan kepada masyarakat. Karena itu, alokasi dan distribusinya harus dapat diakses publik.
Ketidakhadiran Kepala Dinas saat dimintai konfirmasi wajar menimbulkan pertanyaan. Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, sikap tertutup hanya memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak akuntabel.
Disdikbud Subang perlu segera membuka data penerima anggaran publikasi nama media, nilai kontrak, dan keluaran yang dihasilkan. Transparansi ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Publik dan insan pers di Subang menunggu penjelasan terbuka. Buka data, jelaskan mekanisme, dan pastikan tidak ada satu media pun yang diistimewakan atau dikesampingkan tanpa alasan yang jelas. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran hanya bisa dibangun dengan keterbukaan.
Redaksi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan membuka ruang bagi pihak terkait, untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab pada pemberitaan berikutnya.(Winata)
