Depok | mediaantikorupsi.com – Universal Health Coverage (UHC) yang dijanjikankan untuk rakyat oleh Pemerintah Kota Depok tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Depok. Untuk itu Roy Pangharapan, Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kota Depok bertekad melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota DPRD Kota Depok. Hal ini disampaikannya kepada pers, Minggu (4/2).
“Selama ini kami berjuang sendiri. Tidak ada yang perduli ada rakyat yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. Di DPRD nanti saya akan mengajak semua anggota legislatif untuk memastikan seluruh rakyat bisa berobat gratis,” tegasnya.
RelatedPosts
Pusat Pengaduan Di DPRD
Sebagai calon anggota legislatif No 2 dari Partai Nasdem untuk DPRD Kota Depok untuk daerah Pemilihan Beji Cinere limo ini menjelaskan bahwa percuma ada wakil-wakil rakyat di DPRD kalau membiarkan rakyatnya tidak bisa berobat, karena tidak semua orang menerima hak kesehatan gratis, puskesmas masih pungut biaya dan periksa laborarorium masih ditanggung pasien.
“Untuk itu kami akan buka pusat pengaduan di DPRD buat rakyat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak boleh ada rakyat tidak makan di Depok. Tidak boleh ada yang terlantar, di Depok,” tegasnya.
Roy Pangharapan juga memastikan nantinya semua Puskesmas dan Rumah Sakit di Depok tidak lagi memungut biaya dari pasien.
“Semua biaya kesehatan rakyat Depok harus dibiayai penuh oleh Pemerintah Kota Depok. Jangan seperti sekarang, hanya keluarga pejabat pemkot, camat, lurah saja yang bisa berobat gratis. Rakyatnya dibiarin,” tegasnya.
“UHC tidak bisa berjalan karena Dinas Sosial Kota Depok yang bertugas menanggung biaya kesehatan rakyat Depok tidak mendata rakyat yang berhak secara lansung tapi mendapat masukan dari RT, Lurah, Camat yang memprioritaskan keluarganya, mengambil jatah rakyat yang berhak,” jelasnya.
UHC Sampai Di Puskesmas
Roy Pangharapan memastikan nantikan UHC harus sampai ditingkat Puskesmas dan berlaku di seluruh Puskesmas di Kota Depok.
“Jangan seperti sekarang Program BPJS UHC,tidak berlaku di Puskesmas, akibatnya masyarakat miskin yang belum mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI karena jatahnya diambil orang lain, tidak bisa berobat,” terang Roy Pangharapan.
“Biaya sebesar Ro 10.000 atau bahkan lebih untuk pendaftaran di puskesmas bisa jadi kendala masyarakat tidak bisa berobat. Bahkan untuk kasus tertentu bisa lebih dari Rp 600.000 kalau melahirkan di Puskesmas. Kalau cek laboratorium bisa lebih,” kata Roy Pangharapan.
Untuk itu saat Pemilu 14 Februari nanti rakyat harus memilih calon wakil rakyat yang sudah jelas-jelas selama ini berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Karena masa depan kesejahteraan rakyat sangat tergantung pada pilihan rakyat pada calon legislatif dan partai yang mencalonkannya. Harus ada perubahan nasib rakyat Depok,” tegasnya. (Ndi)
