Karawang | mediaantikorupsi.com – Desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 925.232.000,– bahwa peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan masyarakat (social control) penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya tentu sangat diperlukan agar penyelewengan dana desa dapat ditekan seminim mungkin, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting,SH.,MH selaku Ketua Umum LBHK-Wartawan, baru – baru ini di kantor nya.
Ditambahkan Bismar, bahwa berdasarkan aturan yang ada yang mana Kepala Desa wajib melaporkan pengunaan dana desa yang diterimanya dari Pemerintah Pusat, ke Kementrian terkait, hal ini melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, tujuannya agar Pemerintah mengetahui persis dana desa tersebut dialokasikan untuk apa – apa saja, lalu publik juga dapat mengetahui dan atau mengawasinya.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.
Beberapa bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu : – Pengumuman laporan keuangan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa , – Laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi , – Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
Kepala Desa Rawasari melaporkan penggunaan dana desa tahun 2024 ke Kementrian katanya digunakan untuk :
- Operasional Posyandu (DD Stunting) Rp 6.202.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1UNITMakanan TambahanPemberian Makan Tambahan “PMT” (DD Stunting)Rp 8.000.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani Lanjutan (Dsn Pulokalapa (DD)Rp 64.362.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani (BLOK MAKAM) (DD)Rp 112.416.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani (Blok Kaso Malang) (DD Ketahanan Pangan)Rp 111.360.000
- Keadaan Mendesak50KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” (DD) Bulan Ke 1 -7Rp 105.000.000
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)1PAKETOperasional Pemerintah DesaPenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Reguler) (DD)Rp 9.998.600
Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jabar diduga Kepala Desa Rawasari mekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2024 ke Kementrian terkait, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara dan Ketua Umum LBHK-Wartawan, dalam koprensi pers di kantornya, baru – baru ini.
Ditambahkan Bismar, adapun modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Rawasari yaitu berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran terhadap kegiatan :
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani Lanjutan (Dsn Pulokalapa (DD)Rp 64.362.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani (BLOK MAKAM) (DD)Rp 112.416.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **1METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniJalan Usaha Tani (Blok Kaso Malang) (DD Ketahanan Pangan)Rp 111.360.000
Bahwa total dana desa tahun 2024 yang digunakan untuk ke 3 kegiatan tersebut diatas, diduga jadi ajang korupsi Kades, sebab kegiatan tersebut dilakukan Kades diduga markup lalu ada yang hasilnya asal jadi, output nya sangat memprihatinkan sebab belum lama dikerjakan sudah ada yang rusak, sepertinya kegiatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari masyarakat dan atau stakeholder, sehingga patut diduga kegiatan tersebut merugikan keuangan negara alias diduga ada korupsinya.
Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jawa Barat, alukan investigasi terhadap dugaan korupsi pengelolaan dana desa tersebut, untuk mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.
Tahun 2023 dana desa diterima Rawasari yaitu Rp. 920.262.000,- laporan Kades ke Kementrian terhadap penggunaan dana desa katanya digunakan untuk :
- Pembangunan TPT/Saluran Irigasi Tersier Dusun Rawakandang RT 001/001 (DD) Rp 72.241.800
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **250METER (M)Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)Pembangunan Drainase Selokan Dusun Pilar RT 004/002 (DD)Rp 79.863.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **1METER (M)Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)Pembangunan TPT Dsn Rawakandang RT.001/001 (DD)Rp 90.238.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **190METER (M)Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Dusun Rawakandang-Pilar (DD)Rp 90.418.600
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **240METER (M)Pembangunan Jalan Usaha TaniPengecoran Jalan Usaha Tani Blok Kaso Malang (DD)Rp 134.594.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **165METER (M)Jalan Pemukiman/GangJalan Setapak Dsn. Pulokalapa 165 MRp 64.418.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1PAKETTerselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa LainnyaOperasional Posyandu (DD)Rp 15.670.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1PAKETTerselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa LainnyaInsentif Kader Pembangunan Manusia (DD)Rp 3.000.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)1UNITMakanan TambahanPemberian Makan Tambahan “PMT” (DD)Rp 8.000.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)4PAKETOperasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik DesaInsentif Guru PAUD (DD)Rp 16.500.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Dana DesaRp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Dana DesaRp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBLT Dana DesaRp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 4 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 5 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 6 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 6 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 5 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 4 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 1 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 2 (DD)Rp 18.000.000
- Keadaan Mendesak60KKJumlah Kejadian Keadaan MendesakBantuan Langsung Tunai “BLT” Bulan Ke 3 (DD)Rp 18.000.000
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)1PAKETPengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung DesaKetahanan Pangan Ternak Domba (DD)Rp 93.635.000
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa1PAKETDukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosialBiaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat (DD)Rp 17.807.000
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa1PAKETBiaya Koordinasi Pemerintah DesaBiaya Koordinasi Pemerintah Desa (DD)Rp 9.800.000
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)1PAKETOperasional Pemerintah DesaKegiatan Perencanaan RKPDes dan APBDes (DD)Rp 8.076.000
Diharapkan dengan adanya informasi ini atau berita ini maka masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan terkait pengunaan dana desa yang ada, hal ini agar tingkat kebocoran alias korupsi nya dapat diminimalisir.
Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Rawasari ke Tipikor Polres Karawang dan Polda Jabar berikut ke Kejari Karawang dan Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 dan 2023 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, ujar Bismar.
Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Rawasari dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades baru pergi meninggalkan kantor ujar staf desa.(Adit/As/Red)
