Rp. 497 Juta Lebih dari Rp. 836.786.000,- Dana Desa Thun 2023 Diterima Pemdes Cilayang, Kec.Cikeusal, Kab.Serang Diduga Dikorupsi, Apa Sajakah Itu ?

Serang Kabupaten | mediaantikorupsi.com – Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten,  menerima dana desa tahun 2023 sekitar Rp. 836.786.000,- berdasarkan aturan yang ada yang mana Kepala Desa wajib melaporkan pengunaan dana desa yang diterimanya dari Pemerintah Pusat, ke Kementrian terkait, hal ini melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, tujuannya agar Pemerintah mengetahui persis dana desa tersebut dialokasikan untuk apa – apa saja, lalu publik juga dapat mengetahui dan atau mengawasinya.

Bahwa laporan Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal ke Kementrian,  terkait penggunaan dana desa tahap 1 tahun 2023, katanya digunakan untuk :

RelatedPosts

Rp.2,3 M lebih Dana Desa Diterima Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Thn 2023-2024, Diduga Jadi Ajang Korupsi

March 8, 2025

Rp.2 M lebih Dana Desa Thn 2023-2024 Diterima Desa Bantar Wangi Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Diduga Dikorupsi

March 8, 2025

Desa Sindang Laya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Menerima Dana Desa Rp.1,9 M lebih Thn 2023-2024, Diduga Dikorupsi Kades

March 8, 2025

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Kegiatan POSKESOS SLRT) Rp 8.291.330
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler (Kegiatan Musdes) Rp 4.513.000
3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler (Kegiatan Musdes Lainnya) Rp 4.513.000
4. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial (OP Desa dari Dana Desa) Rp 9.400.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Makanan Tambahan (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dipsoyandu) Rp 26.650.000
6. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Insentif Kader Posyandu) Rp 10.375.000
7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Ambulance (Biaya Perawatan Ambulan Desa) Rp 10.900.000. Ambulance (Honorarium Sopir Ambulan Desa) Rp 3.750.000
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD, Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu) Rp 16.841.600
9. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pembuatan spanduk APBDes dan LPJ/Pembuatan WEB Desa) Rp 800.000
10. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (Gorong-Gorong, Kp.Katupang Pura (1 unit) Rp 6.380.338
11. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (TPT Kp.Katupang Pura V 100m) Rp 42.454.174
12. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (TPT Kp.katupang Pagedangan V100m) Rp 29.988.652
13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Kegiatan Ketapang) Rp 127.450.000
14. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA, Keadaan Mendesak, Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Rp 137.700.000

Lalu, laporan Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal ke Kementrian,  terkait penggunaan dana desa tahap 2 tahun 2023, katanya digunakan untuk  :

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Kegiatan POSKESOS SLRT) Rp 11.141.330
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Dokumen Perencanaan Desa (Musdes Penyusunan RKPDes) Rp 3.763.000
3. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Operasional pemerintah Desa 3 Dana Desa) Rp 7.000.000
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Makanan Tambahan (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dipsoyandu) Rp 28.250.000
5. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Insentif Kader Posyandu) Rp 16.600.000
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Ambulance (Honorarium Sopir Ambulan Desa) Rp 6.750.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton Kp.Katupang pagedangan (V250m x 2m x 0.12m) Rp 166.161.243
8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga (Kegiatan Kepemudaaan) Rp 11.350.000
9. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Rp 24.538.000
10. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa, Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa (Kegiatan HUT-RI) Rp 15.109.000

Selanjutnya, laporan Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal e Kementrian,  terkait penggunaan dana desa tahap 3 tahun 2023, katanya digunakan untuk  :

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Kegiatan POSKESOS SLRT) Rp 15.891.330
2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Dokumen Keuangan Desa (Kegiatan Musdes APBDes Perubahan TA 2023) Rp 5.050.500
3. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Makanan Tambahan (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dipsoyandu) Rp 32.250.000
4. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya (Insentif Kader Posyandu) Rp 24.900.000
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Ambulance (Biaya Perawatan Ambulan Desa) Rp 16.700.000, Ambulance (Honorarium Sopir Ambulan Desa) Rp 9.000.000
6. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya (Pembuatan spanduk APBDes dan LPJ/Pembuatan WEB Desa) Rp 37.855.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton Kp.katupang tanjakan V: 170m x 2m x 0,12m) Rp 109.471.883
8. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA, Keadaan Mendesak, Bantuan Bahan Pangan (Kegiatan OP Penyaluran BLT-Desa) Rp 3.708.000
9. Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Rp 183.600.000
10. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa) Rp 16.951.720

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Banten,  diduga Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal merekayasa laporan penggunaan dana Desa tahun 2023 ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Aji Pahruroji, SH selaku Advokat / Pengacara dari LBHK-Wartawan Banten, dalam konprensi pers di kantornya, Kamis (11/7/2024).

Ditambahkan Aji, adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal,  antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, terhadap kegiatan pembangunan fisik maupun pemeliharaan antar lain :

Tahap 1 tahun 2023 :

• Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD, Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu) Rp 16.841.600
• Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (Gorong-Gorong, Kp.Katupang Pura (1 unit) Rp 6.380.338
• Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (TPT Kp.Katupang Pura V 100m) Rp 42.454.174
• Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) (TPT Kp.katupang Pagedangan V100m) Rp 29.988.652
• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan (Kegiatan Ketapang) Rp 127.450.000

Tahap 2 tahun 2023 :

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton Kp.Katupang pagedangan (V250m x 2m x 0.12m) Rp 166.161.243

Tahap 3 tahun 2023 :

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton Kp.katupang tanjakan V: 170m x 2m x 0,12m) Rp 109.471.883

Total dana desa tahun 2023 yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pemeliharaan Sarana yaitu hampir sekitar Rp.497 juta lebih, diduga kegiatan tersebut dilakukan Kades ada yang di markup dan asal jadi, hasilnya sangat memprihatinkan sebab belum lama dikerjakan sudah ada yang rusak, dipihak lain terlihat sepertinya kegiatan tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari masyarakat maupun pihak tertentu antara lain stakeholder, patut diduga kegiatan tersebut merugikan keuangan negara alias diduga ada korupsinya.

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Banten, lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com, kiranya dengan adanya berita ini ada masukan atau informasi tambahan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa tersebut.

Bahwa untuk tahun 2022 adapun jumlah dana desa yang diterima Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, sekitar Rp. 826.404.000, – dalam pengelolaan nya juga diduga ada korupsinya, modusnya hampir sama dengan tahun 2023, lalu tahun 2024 adapun jumlah dana desa yang diterima Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal,  yaitu Rp. 858.008.000, diharapkan dengan adanya informasi ini atau berita ini maka masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan terkait pengunaan dana desa yang ada, hal ini agar tingkat kebocoran alias korupsi nya dapat diminimalisir.

Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepala Desa Buniara, ke Tipikor Polres Serang,  dan Polda banten, berikut ke Kejari Serang dan Kejati Banten, sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2022-2023 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana Desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya dimasukkan ke penjara terhadap pihak – pihak yang terlibat dugaan korupsi tersebut, ujar Aji.

Wartawan Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Cilayang, Kecamatan Cikeusal, dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades baru pergi meninggalkan kantor  ujar staf desa.(Aditia/Rs/Red)