Kabupaten Serang | mediaantikorupsi.com – SMP Negeri 1 Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Thn 2025 Kepala Sekolah nya yaitu Saderi, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 891, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 22 Januari 2025 Rp 490.050.000,– untuk dana BOS tahap 2 masih dalam penyaluran.
Laporan Kepsek ke Kementrian terhadap penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2025 katanya digunakan unutuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 4.805.000kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 35.095.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 46.604.200administrasi kegiatan sekolah Rp 50.570.100pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 4.530.000langganan daya dan jasa Rp 12.578.586pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 123.925.500penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 49.317.000pembayaran honor Rp 141.745.000, Total Dana Rp 469.170.386
Hal itu dikatakan oleh Johanes, SH.,MH selaku Advokat/Pengacara pada LBHK-Wartawan, baru – baru ini dikantor nya.
Ditambahkan Johanes, sekolah yang menerima dana BOS wajib hukum nya pihak sekolah dalam hal ini Kepsek melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementrian tujuan nya agar Kementrian serta Masyarakat mengetahui dikemanakan dana BOS tersebut.
Salah satu peraturan yang mengatur transparansi penggunaan dana publik, termasuk dana BOS, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap badan publik, termasuk sekolah, wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran. Pelanggaran terhadap UU KIP dapat berujung pada sanksi hukum, karena informasi terkait penggunaan dana negara adalah hak publik yang harus diberikan tanpa kecuali.
Tahun 2024 SMP Negeri 1 Jawlian, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 876, yaitu ada 2 tahap, lalu dana BOS diterima ada 2 tahap, ntuk tahap 1 sekolah terima tanggal 18 Januari 2024 Rp 481.800.000,- tahap 2 sekolah terima tanggal 09 Agustus 2024 Rp 481.800.000,- Laporan Kepsek ke Kementrian katanya dana BOS tahap 1 digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baruRp 6.744.000, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 21.020.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 53.673.800pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 60.590.500pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 1.500.000langganan daya dan jasa Rp 14.028.540pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 156.205.499pembayaran honor Rp 162.840.000, Total Dana Rp 476.602.339
Lalu, laporan Kepala SMP Negeri 1 Jawilan, ke Kementrian katanya dana BOS tahap 2 tahun 2024digunakan untuk : – pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok bacaRp 45.646.100pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 11.080.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 73.470.415pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 47.130.200pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 4.050.000langganan daya dan jasa Rp 11.819.450pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 92.377.496penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 19.774.000pembayaran honor Rp 181.650.000, Total Dana Rp 486.997.661
Berangkat dari laporan diatas, LBHK-Wartawan Banten, melakukan invesitgasi fakta ditemukan yang mana diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.45 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Lalu, terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain DAN pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.159 juta lebih diduga dikorupsi, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Berikutnya, pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan, yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.107 Juta lebih diduga dikorupsi, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.248 juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 55.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMP Negeri 1 Jawilan, di usut tuntas, maka saat ini LBHK-Wartawan Banten lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com
Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Serang dan Kejaksaan Negeri Serang sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2025 – 2024 di SMP Negeri 1 Jawilan, harus usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Johanes.
Media ini berupaya konfirmasi ke SMP Negeri 1 Jawilan, dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa.(Aditia/Tim/Red)
