Depok | mediaantikorupsi.com – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mengintruksikan relawannya untuk membantu masyarakat mendaftarkan untuk mebdapatkan KDS (Kartu Depok Sejahtera) di masing-masing Kelurahan, jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkam malahan tidak dapat. Demikian Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok, Kamis (19/5).
Kelurahan Siaga yang merupakan struktur organisasi DKR ditingkat Kelurahan telah diIntruksikan untuk membantu masyarakat menjadi peserta Kartu Depok Sejahtera atau KDS kota Depok.
“Pastikan semua keluarga dalam Kelurahan Siaga mendapatkannya. Jangan ada yang ketinggalan karena itu hak rakyat. Dan kewajihan pemerintah untuk menyediakannya. Setelah itu pengurus Kelurahan Siaga DKR Kota Depok juga wajib membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta KDS,” ujar Roy Pangharapan.
Beliau menjelaskan, masyarakat selama ini, bahwa Dinas Sosial Kota Depok telah memiliki data orang miskin dan tak mampu sebagai penerima bantuan pemerintah, dan Data didapat dari seluruh kelurahan yang ada diKota Depok. Merekalah menurutnya yang paling prioritas mendapatkan KDS.
“Tentu saja data tersebut kemungkinan besar bertambah karena sudah 2 tahun lebih pandemi Covid-19 yang membatasi masyarakat bekerja memukul ekonomi keluarga. Update data tersebut harus diketahui masyarakat. Yang selama ini sudah rutin mendapat bantuan pemerintah pasti mendapatkan KDS tahun ini dong,” katanya.
Roy menginformasikan, penerima KDS sebanyak 1.672 KK dari total DTKS( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 78.065 yang masih diverifikasi pihak Dinsos Kota.Depok.
Sehingga menurut Roy Pangharapan pendaftaran untuk menerima tahun berikutnya adalah tambahan baru dari keluarga yang terdampak Covid 19.
“Menurut informasi yang menerima tahun ini hanya 1.672 kepala keluarga. Mungkin karena kekurangan anggaran. Namun disetiap kantor kelurahan seharusnya dipampang para penerima KDS sehingga bisa diketahu secara transparan oleh masyarakat agar tepat sasaran,” ujarnya.
Jadi ada 3 tugas relawan DKR di setiap kelurahan menurutnya. Pertama, memastikan ada daftar nama keluarga penerima terpampang di papan pengumuman kantor kelurahan,” ujarnya.
Yang kedua menurutnya memastikan keluarga yang biasa mendapatkan bantuan pemerintah karena sudah terdaftar di kelurahan dan dinas sosial tapi belum mendapatkan KDS tahun ini.
“Yang ketiga, menjemput keluarga-keluarga yang belum terdaftar segera ke kelurahan untuk mendaftarkan keluarganya agar tahun depan bisa menerima KDS,” jelas Roy Pangharapan.
DKR juga meminta agar Pemerintah Kota Depok untuk mempermudah masyarakat mendaftar diri menjadi peserta KDS.
“Tolong pihak pemerintah untuk tidak mempersulit masyarakat miskin mendaftar sebagai peserta KDS. Karena pemerintah sudah berkomitmen untuk menyalurkan KDS setepat-tepatnya.
Keberadaan KDS menjadi terang benderang setelah polemik KDS terjadi antara anggota DPRD dan Walikota Depok.
“Ya setidaknya sekarang banyak masyarakat Depok yang tahu soal program KDS. Masyarakat juga perlu tahu bahwa keluarganya berhak atas KDS,” pungkas Roy Pangharapan.
Seperti diketahui bahwa Kartu Depok Sejahtera ,KDS adalah program janji kampanye Walikota Depok terpilih ,ada 7 manfaat untuk penerimanya, yaitu:
1) Kartu Indonesia Sehat PBI APBD
2) Rumah Tidak Layak Huni.
3) Beasiswa Pendidikan
4) Santunan kematian
5) Keterampilan dan Pelatihan Kerja.
6) Bantuan Pangan Non Tunai
7) Lansia dan Distabilitas
Tujuh sasaran di atas menggunakan anggaran APBD Kota Depok sebesar 100 Milyar untuk tahun 2022 ini.(Ndi)
