• mediaantikorupsi.com
  • Privacy Policy
  • Redaksi MAK
  • Login
  • Nasional
    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

  • Wilayah
    • DKI Jakarta
    • Banten
    • Indonesia Timur
    • Jawa Barat
    • Jawa Tengah
    • Jawa Timur
    • Kalimantan
    • Sumatera
No Result
View All Result
  • Nasional
    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

  • Wilayah
    • DKI Jakarta
    • Banten
    • Indonesia Timur
    • Jawa Barat
    • Jawa Tengah
    • Jawa Timur
    • Kalimantan
    • Sumatera
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Sumatera

Wakil Bupati Samosir Buka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

admin mediaantikorupsi by admin mediaantikorupsi
July 28, 2023
in Sumatera
0
Wakil Bupati Samosir Buka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
0
SHARES
35
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samosir | mediaantikorupsi.com – Wakil Bupati Samosir selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Drs. Martua Sitanggang, M.M., membuka secara resmi Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Jumat (28/7).

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemkab Samosir dengan BKKBN Perwakilan Provsu dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-30 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Hari Anak Nasional Ke-39 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., MPH., Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir Ny. Harta R. Martua Sitanggang, perwakilan unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Satgas TPPS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PMI dan Insan Pers.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., MPH., menngharapkan kegiatan ini dapat memberi manfaat dan dampak yang luarbiasa terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.

Disampaikan angka prevelensi stunting di Sumut pada tahun lalu mencapai penurunan sebesar 4,7%, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1 % (2022). Capaian ini menunjukkan upaya penurunan stunting berjalan on the track. “Melihat angka ini sangat mungkin pada tahun 2024, target diangka 14% dapat kita capai”, katanya.

Meski demikian, Munawar menyampaikan upaya penurunan stunting di Kabupaten Samosir masih belum maksimal, dimana pada tahun lalu hanya mengalami penurunan 2,1% dari 28,4% (2021) menjadi 26,3% (2022).

“Maka pertemuan ini sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Saya minta TPPS untuk memanfaatkan waktu yang tersisa secara efesiensi dan efektif sehingga kita bisa mencapai target di 2024 mendatang”, ujarnya.

Munawar menyampaikan bahwa melalui forum ini akan ada koordinasi, kolaborasi dan evaluasi, yang pada akhirnya akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan kedepan melalui aksi nyata  sehingga memberi dampak langsung dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, M.M., dalam arahannya mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dengan target prevelensi stunting 14% pada 2024, dan zero stunting pada 2030.

Untuk menjalankan amanat dari kebijakan tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan Perbup No. 67/2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Keputusan Bupati Samosir No. 91/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mensinergikan penyelenggaraan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2022, secara nasional angka stunting berada pada angka 21,6 %, Sumut sebesar 21,1 % dan Kabupaten Samosir 26,3%. “Tentunya angka ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tidak hanya normatif tetapi penanganannya perlu aksi konvergensi melalui program dan kegiatan prioritas yang disertai inovasi dari berbagai pihak”, kata Martua.

Samosir memiliki 23 desa lokus stunting. Untuk itu, perlu pendeklarasian komitmen dan menyepakatai rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi.

Martua menambahkan, kelompok sasaran pencegahan stunting harus difokuskan bagi remaja dan calon pasangan usia subur (calon pengantin), ibu hamil dan ibu menyusui, serta ibu dengan anak usia 0-59 bulan. Dengan tiga kunci utama yakni perbaikan pola makan, pola asuh, dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih.

“Untuk itulah, saya mengajak kepada seluruh tim, untuk bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin berdasarkan program kerja yang telah disusun dalam dokumen strategi percepatan penurunan stunting”, kata Wabup Martua Sitanggang mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya kegiatan diisi dengan pemaparan dari beberapa narasumber yakni Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang, Dinas P3AP2KB dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. (AlberdN)

Previous Post

Guna Melengkapi Bukti Polres Depok Beserta BPN Lakukan Pengukuran Tanah Warga Perumnas Depok Satu Jalan Dukuh Empat

Next Post

Dishub Perbanyak PJU Siap Terangkan Sport Center

admin mediaantikorupsi

admin mediaantikorupsi

Next Post
Dishub Perbanyak PJU Siap Terangkan Sport Center

Dishub Perbanyak PJU Siap Terangkan Sport Center

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Thn 2024 Menerima Dana Desa Rp.1,3 M lebih Diduga Dikorupsi Kades

Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Thn 2024 Menerima Dana Desa Rp.1,2 M lebih, Diduga Dikorupsi Kades

December 26, 2024
Rp.2,7 M lebih Dana Desa Thn 2023-2024 Diterima Desa Satriamekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Diduga Dikorupsi Kades

Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Thn 2023-2024 Menerima Dana Desa Rp.2,1 M lebih Diduga Dikorupsi

December 26, 2024
Diduga Kepsek SMAN 10 Bekasi Korupsi Dana BOS Dari APBN dan APBD

Diduga Kepsek SMAN 10 Bekasi Korupsi Dana BOS Dari APBN dan APBD

March 10, 2023
Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi Thn 2023-2024 Diduga Korupsi Dana BOS Rp.2,7 M lebih

Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi Thn 2023-2024 Diduga Korupsi Dana BOS Rp.2,7 M lebih

January 19, 2025

Kasasi Ditolak MA, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

0

Bantah Laporkan Aa Umbara ke KPK, Hengky Kurniawan Senggol Sosok Sutradara

0

Uang Pungli Praktek Komputer R.200 Jt di SDN Kutajaya 1 Ps.Kemis, Diduga Mengalir Kemana – mana ?

0

Satpol PP Subang Tingkatkan Patroli PPKM Level 3

0
Dana BOS Rp.616 Juta Diterima SD Negeri Parahu 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024, Diduga Dikorupsi Kepsek

Dana BOS Rp.616 Juta Diterima SD Negeri Parahu 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024, Diduga Dikorupsi Kepsek

February 15, 2026
SD Negeri Kaliasin 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.582 Juta lebih, Orangtua Duga Dikorupsi Kepsek

SD Negeri Kaliasin 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.582 Juta lebih, Orangtua Duga Dikorupsi Kepsek

February 15, 2026
Kepala SD Negeri Merak 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Diduga Korupsi Dana BOS Rp.678 Juta lebih Thn 2025-2024

Kepala SD Negeri Merak 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Diduga Korupsi Dana BOS Rp.678 Juta lebih Thn 2025-2024

February 15, 2026
SD Negeri Sukamulya 2, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.964 Juta lebih, Diduga Dikorupsi

SD Negeri Sukamulya 2, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.964 Juta lebih, Diduga Dikorupsi

February 15, 2026

Recent News

Dana BOS Rp.616 Juta Diterima SD Negeri Parahu 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024, Diduga Dikorupsi Kepsek

Dana BOS Rp.616 Juta Diterima SD Negeri Parahu 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024, Diduga Dikorupsi Kepsek

February 15, 2026
SD Negeri Kaliasin 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.582 Juta lebih, Orangtua Duga Dikorupsi Kepsek

SD Negeri Kaliasin 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.582 Juta lebih, Orangtua Duga Dikorupsi Kepsek

February 15, 2026
Kepala SD Negeri Merak 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Diduga Korupsi Dana BOS Rp.678 Juta lebih Thn 2025-2024

Kepala SD Negeri Merak 1, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, Diduga Korupsi Dana BOS Rp.678 Juta lebih Thn 2025-2024

February 15, 2026
SD Negeri Sukamulya 2, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.964 Juta lebih, Diduga Dikorupsi

SD Negeri Sukamulya 2, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.964 Juta lebih, Diduga Dikorupsi

February 15, 2026
mediaantikorupsi.com

Follow Us

  • Redaksi MAK
  • Privacy Policy

mediaantikorupsi.com © 2025

No Result
View All Result

mediaantikorupsi.com © 2025

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In