Rp.3,4 M lebih Dana Desa Thn 2024-2025 Diterima Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

Kabupaten Bogor | mediaantikorupsi.com – Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 2.064.540.000,- tanggal 26 Maret 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu yaitu sekitar Rp 1.238.724.000,– aporan Kades ke Kementerian terkait dengan penggunaan dana desa tersebut, katanya digunakan untuk :

1. TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH RT 3 RW 04 VOL: 15X2.6 Rp 48.610.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 1 UNIT Monumen/Gapura/Batas Desa BETONISASI PARKIRAN TPU RT 04 RW 05 VOL: 22X3 Rp 30.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 0 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan TPT RT 07 RW 05 Vol : 28 x 3 x 0.1; 28 x 2.5 Rp 77.700.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 20 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PEMBANGUNAN TPT RT 04/05 VOL : 20 X 1 Rp 24.000.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 0 UNIT Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD Pembangunan Pagar Posyandu RT 03 RW 04 Vol : 22×3 Rp 35.000.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Hari Buka Posyandu Bulanan Rp 15.750.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Pendampingan Stunting Oleh PKK Desa Rp 3.300.000
8. Keadaan Mendesak 60 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT BULAN JANUARI Rp 90.000.000
9. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa RAKOR DAN PROGRES PEMUTAKHIRAN DATA SDGs Rp 2.946.400
10. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA Rp 55.095.000
11. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa SOSIALISASI, PENETAPAN DATA SDGS DESA Rp 7.250.000
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 1 UNIT Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan REHABILITASI KANTOR DESA (DD) Rp 206.454.000

Hal tersebut dikatakn oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBH-LAPBAS Indonesia, baru – baru ini dikantornya.

Ditambahkan Syahrul bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa yang diterima Desa Cimandala yaitu Rp. 1.370.914.000,- laporan Kades terkait dengan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian, katanya digunakan untuk :

1. Pembangunan Posyandu RT 04 RW 05 Rp 116.625.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa Pembangunan Jembatan RT 05 RW 05 Rp 90.445.500
3. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 50 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Betonisasi Jalan Lingkungan RT 09 RW 05 Rp 101.900.000
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Operasional KPM Rp 2.400.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 40 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan RT 03 RW 05 Rp 98.600.000
6. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial Rp 25.000.000
7. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Dukungan Kegiatan Seremonial Di Desa Rp 6.127.420
8. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 11 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Alat Produksi Rp 1.500.000
9. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Pembuatan Kandang Rp 110.000.000
10. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 0 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Rp 45.000.000
11. Keadaan Mendesak 55 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Rp 95.400.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jabar diduga laporan Kepala Desa Cimandala ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunakan dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  apakah sudah digunakan pada tahun 2025, kalau digunakan tahun 2025 maka hal itu untuk kegiatan apa saja ? adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Pembangunan Posyandu RT 04 RW 05 Rp 116.625.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 1 UNIT Jembatan Desa Pembangunan Jembatan RT 05 RW 05 Rp 90.445.500
3. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 50 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Betonisasi Jalan Lingkungan RT 09 RW 05 Rp 101.900.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 40 METER (M) Jalan Desa Betonisasi Jalan RT 03 RW 05 Rp 98.600.000
5. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Pembuatan Kandang Rp 110.000.000

Untuk itu saat ini LBH-LAPBAS Indonesia menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Cimandala saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhlapbas@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Cimandala ke Tipikor Polres Bogor   dan Polda Jabar berikut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor lalu Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024-2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Cimandala dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024-2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Qodir/Manullang/Red)