Dana Desa Rp.2,7 m lebih Thn 2024-2025 Diterima Desa Gununggeulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Diduga Jadi Ajang Korupsi

Kabupaten Bogor | mediaantikorupsi.com – Desa Gununggeulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.253.092.000,- tanggal 22 April 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu yaitu sekitar Rp 751.855.200,– lalu tahap dua desa terima tanggal 30 Juni 2025 Rp 501.236.800,- laporan Kades ke Kementerian terkait dengan penggunaan dana desa tersebut, katanya digunakan untuk :

1. PEMBUATAN VIDEO TRON Rp 29.806.000
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 1 PAKET Terselenggaranya Penghijauan Desa PERBAHAN IKLIM (PENANAMAN POHON) Rp 20.000.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 23 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) DPT JLN DESA RT 003/001 23 m2 Rp 151.710.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 40 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) U-DITCH KP GUNUNG GEULIS RT 002/002 40 M2 0,20X0,30X1 Rp 46.657.694
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 434 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang HOTMIX JALING KP BOJONG 003/004 434 m2 Rp 71.140.000
6. Pemeliharaan Jalan Desa 1 METER (M) Pemeilharaan Jalan Desa Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal Rp 32.735.878
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 2 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya OPERASIONAL KPM Rp 6.000.000
8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 71 ORANG Jumlah Ibu Hamil PEMBERIAM MAKANAN TAMBAHAN (PMT) IBU HAMIL Rp 12.425.000
9. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 297 UNIT Makanan Tambahan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BADUTA Rp 19.530.000
10. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 471 UNIT Makanan Tambahan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BALITA Rp 32.970.000
11. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 150 PAKET Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD Rp 20.000.000
12. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa OPERASIONAL DANA DESA 3% Rp 26.760.000
13. Keadaan Mendesak 36 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DDS) Rp 32.400.000

Hal tersebut dikatakn oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBH-LAPBAS Indonesia, baru – baru ini dikantornya.

RelatedPosts

Rp.4,1 M lebih Dana Desa Thn 2023 sd 2025 Diterima Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

August 21, 2025

Desa Sukatani Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Thn 2024-2025 Menerima Dana Desa Rp.2,7 M lebih, Diduga Dikorupsi Kades

August 21, 2025

Rp.3,5 M lebih Dana Desa Thn 2024-2025 Diterima Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Masyarakat Duga Dikorupsi

August 20, 2025

Ditambahkan Syahrul bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa yang diterima Desa Gununggeulis yaitu Rp. 1.487.796.000,- laporan Kades terkait dengan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian, katanya digunakan untuk :

1. Pembangunan TPT Jalan Desa RT 005/003 Rp 12.135.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 38 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Buis Beton & Betonisasi Jalan RT 003 RW 002 Rp 36.690.000
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Rembug Stunting Rp 15.000.000
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 320 UNIT Makanan Tambahan PMT PENCEGAHAN STUNTING BADUTA Rp 18.120.000
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 449 UNIT Makanan Tambahan PMT PENCEGAHAN STUNTING BALITA Rp 26.940.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 2 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya OPERASIONAL KPM Rp 6.000.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 70 ORANG Jumlah Ibu Hamil PMT PENCEGAHAN STUNTING BUMIL Rp 6.160.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 250 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Pembangunan Jalan Lingkungan paving Blok RT 002/001 Rp 63.441.000
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 122 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Peningkatan Jalan Lingkungan/Hotmix RT 005 RW 003 Rp 97.880.000
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 130 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Peningkatan Jalan/Hotmix Jalan Lingkungan RT 004/004 Rp 24.500.000
11. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 5 PAKET Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa DUKUNGAN PENGADAAN SARANA PAUD Rp 20.000.000
12. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 55 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Sosialisasi Bahaya Narkoba Rp 32.511.000
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 23 UNIT Pemakaman Milik Desa Pembangunan TPT TPU RT 002 RW 001 (23 x 4) Rp 169.000.000
14. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Ketahanan Pangan Dan Hewani Rp 218.339.000
15. Keadaan Mendesak 36 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT ) DDS Rp 64.800.000
16. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Operasional pemerintah desa DDS Rp 22.300.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jabar diduga laporan Kepala Desa Gununggeulis ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunakan dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  apakah sudah digunakan pada tahun 2025, kalau digunakan tahun 2025 maka hal itu untuk kegiatan apa saja ? adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 38 METER (M) Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pembangunan Drainase Buis Beton & Betonisasi Jalan RT 003 RW 002 Rp 36.690.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 250 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Pembangunan Jalan Lingkungan paving Blok RT 002/001 Rp 63.441.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 122 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Peningkatan Jalan Lingkungan/Hotmix RT 005 RW 003 Rp 97.880.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 130 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Peningkatan Jalan/Hotmix Jalan Lingkungan RT 004/004 Rp 24.500.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 23 UNIT Pemakaman Milik Desa Pembangunan TPT TPU RT 002 RW 001 (23 x 4) Rp 169.000.000
6. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Ketahanan Pangan Dan Hewani Rp 218.339.000

Untuk itu saat ini LBH-LAPBAS Indonesia menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Gununggeulis saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhlapbas@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Gununggeulis ke Tipikor Polres Bogor   dan Polda Jabar berikut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor lalu Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024-2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Gununggeulis dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024-2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Qodir/Manullang/Red)