Desa Cipondok Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Thn 2024-2025 Menerima Dana Desa Rp.1,6 M lebih, Masyarakat Diga Dikorupsi

Kuningan | mediaantikorupsi.com – Desa Cipondok Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 778.536.000,– tanggal 20 Februari  2025 desa tersebut menerima tahap satu yaitu sekitar Rp 467.121.600,– lalu dana desa tahap dua Pemdes terima tanggal 18 Juli 2025 Rp 311.414.400,- laporan Kades ke Kementrian terkait dengan penggunaan dana desa tersebut diatas, katanya untuk :

1. Pembuatan Septitank Dusun Cimanggu dan Dusun Ciganda Rp 24.283.550
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 12 UNIT Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Pemeliharaan Kendaraan Desa Rp 12.739.500
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa 12 UNIT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Desa Rp 9.539.500
4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 12 ORANG Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Penyelenggaraan Pengasuhan Bersama keluarga Rp 21.150.000
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 12 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp 19.660.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 12 UNIT Makanan Tambahan Penyelenggaraan Posyandu Pemberian Makanan Tambahan Rp 41.530.000
7. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 12 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Penyelenggaraan MD Rp 1.600.000
8. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 12 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Linmas Rp 4.900.000
9. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Rp 7.200.000
10. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Peningkatan Kapasitas Karangtaruna Rp 7.200.000
11. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Hari Besar Keagamaan Rp 4.000.000
12. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 12 PAKET Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa (Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda) Pos Keamanan Desa Rp 3.800.000
13. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Kegiatan Khusus Lainya Dana Desa Rp 8.296.080
14. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Kegiatan Khusus Lainya Dana Desa Rp 6.600.000
15. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat Dana Desa Rp 8.000.000
16. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Biaya Koordinasi Dana Desa Rp 7.060.000
17. Pengembangan Sistem Informasi Desa 12 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa Sistem Informasi Desa Rp 20.000.000
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 1 PAKET Dokumen Keuangan Desa Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp 1.500.000
19. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 1 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Musyawarah Desa Khusus KPM BLT Rp 6.870.000
20. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 12 PAKET Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Pendataan Masyarakat Desa Rp 5.400.000
21. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Bulan Agustus -September Rp 19.200.000
22. Keadaan Mendesak 32 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Bulan Juni-Juli 2025 Rp 19.200.000
23. Keadaan Mendesak 32 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT Dana Desa Bulan Januari-Februari Rp 19.200.000
24. Keadaan Mendesak 32 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Bulan April – Mei Rp 19.200.000
25. Keadaan Mendesak 32 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD bulan Maret Rp 9.600.000
26. Penyertaan Modal 1 Rupiah Penyertaan Modal BUMDes Penyertaan Modal Bumdes Motekar Rp 158.259.000
27. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 12 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan PKK Rp 49.702.500
28. Peningkatan kapasitas BPD 7 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD Peningkatan Kapasitas BPD Rp 17.200.000
29. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 12 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 38.970.000
30. Peningkatan kapasitas kepala Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp 9.700.000

Hal tersebut dikatakan oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokayt / Pengacara dan atau Konsultan Hukum pada LBHK-Wartawan Jawa Barat baru – baru ini dikantornya.

Ditambahkan Adita,  bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa yang diterima Desa Cipondok yaitu Rp. 895.174.000, laporan Kades terkait dengan penggunaan dana desa tersebut ke Kementrian, katanya digunakan untuk :

1. Posyandu Bayi dan Balita, Posyandu Remaja Rp 23.845.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 7 METER (M) Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pembuatan Septitank Rp 36.959.500
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 12 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Operasional dan Insentif Kader KPM, Pelatihan KPM Rp 7.220.000
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa 12 UNIT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa Pemeliharaan Kendaraan Mobil dan Motor Dinas Rp 8.823.200
5. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 12 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa PAUD Desa, MD Desa Rp 9.300.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 2 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Jut Blok Cimanggu JUT Blok Ciganda Rp 206.630.500
7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 12 PAKET Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita Rp 16.975.000
8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 12 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya Desa Siaga Kesehatan, Pengadaan Alat Kebersihan, Deklarasi Desa Bebas ODF Rp 12.722.000
9. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Bulan April, Mei Rp 13.200.000
10. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Bulan Januari, Februari, Maret Rp 19.800.000
11. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD September Oktober Rp 13.200.000
12. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Agustus September Rp 13.200.000
13. Keadaan Mendesak 22 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD Juni-Juli Rp 13.200.000
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 1 PAKET Dokumen Keuangan Desa Penyusunan Dokumen Keuangan APBDES, APBDES Perubahan Rp 17.325.000
15. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 2 PAKET Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi kepada masyarakat Rp 3.970.000
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 3 PAKET Dokumen Perencanaan Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD/RKPD, Musrenbangdes Rp 9.310.000
17. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll – diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 12 PAKET Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan Penyusunan Kebijakan Desa Perdes/Perkades Rp 10.087.500
18. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Dukungan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (DD3) Rp 4.800.000
19. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Dukungan Ceremonial Desa (3) Rp 7.600.000
20. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 12 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa Koordinasi Pemerintah Desa (DD 3) Rp 7.200.000
21. Pengembangan Sistem Informasi Desa 3 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa Pengembangan Sistem Informasi Desa, Smaer Village, Pemeliharaan Elektronik Rp 51.797.858
22. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 3 KALI Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Musdus, Musdesus, Musyawarah PelantikN BPD Rp 9.060.000
23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 1 KALI Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa Musyawarah Perencanaan Desa Rp 9.100.000
24. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 12 PAKET Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) Profil Desa, Pemuktahiran SDGS, SIKN-G Rp 24.781.000
25. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 12 PAKET Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa (Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda) Insentif Linmas dan Kemit Rp 9.600.000
26. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa PHBN,PHBI,Tokoh Agama Rp 47.592.000
27. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 12 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Peningkatan Kapasitas Kepemudaan (Karangtaruna) Rp 7.282.500
28. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Linmas Rp 8.115.000
29. 2Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** 1 ORANG Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Pelatihan tepat Guna untuk pertanian Rp 5.195.000
30. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 12 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 67.647.300
31. Peningkatan kapasitas BPD 12 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD Peningkatan Kapasitas BPD Rp 15.350.000
32. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan Penggemukan Ternak Kambing, Pembuantan Kandang Kambing Rp 31.361.750
33. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan Kapsitas Perangkat Desa Rp 76.540.000
34. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Tempat Penyemaian Tanaman Rp 38.260.500
35. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2 KALI Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa Peningkatan Kapasitas Kepala desa Rp 7.175.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Jabar diduga laporan Kepala Desa Cipondok ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunakan dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  apakah sudah digunakan pada tahun 2025, kalau digunakan tahun 2025 maka hal itu untuk kegiatan apa saja ? adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 7 METER (M) Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pembuatan Septitank Rp 36.959.500
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 2 METER (M) Pembangunan Jalan Usaha Tani Jut Blok Cimanggu JUT Blok Ciganda Rp 206.630.500
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 12 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 67.647.300
4. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan Kapsitas Perangkat Desa Rp 76.540.000
5. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 2 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Tempat Penyemaian Tanaman Rp 38.260.500

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jabar menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Cipondok saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Cipondok ke Tipikor Polres Kuningan dan Polda Jabar berikut ke Kejari Kuningan lalu Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024 sd 2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi tersebut diusut tuntas oleh penegak hukum, bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Cipondok dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024 sd 2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Adit/Tim/Red)