Indramayu | mediaantikorupsi.com – Bupati Indramayu Nina Agustina menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) guna memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Tahun 2023.
Rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (16/8/2023). Telah dihadiri Ketua DPRD Indramayu Syaefudin, Wakil Ketua DPRD Indramayu Amroni, Sirojudin, dan Turah, serta dihadiri unsur Forkopimda Indramayu serta Pj. Sekda Indramayu Aep Surahman beserta kepala perangkat daerah lainnya.
Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-78 yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini dilangsungkan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Sidang itu, merupakan agenda rutin yang berlangsung setiap tahun, menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.
Dengan mengenakan pakaian adat Tanimbar, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan nota keuangan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) terakhirnya. Pasalnya, Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024.
Terdapat rincian RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo meliputi kebijakan fiskal atau keuangan negara, baik mencakup aspek penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga utang negara.
Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) RI harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” katanya.
Karena, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tambahnya.
Dimaksud hilirisasi adalah yang melakukan transfer teknologi serta manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan dan meminimalisasi dampak lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.
“Hilirisasi itu tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi itu juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil,” tambahnya.
Sebagai gambaran, ujar Presiden Joko Widodo, setelah Pemerintah memutuskan untuk stop ekspor nickel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Itu baru satu komoditas.
“Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, berdasar hitung-hitungan kami, perkiraan dalam sepuluh tahun ke depan, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (US$10,944). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (US$15,860). Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita, akan mencapai Rp331 juta (US$25,025). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun,” ujarnya.
Sehingga lanjut Presiden Joko Widodo, fondasi untuk menggapai itu semua sudah dimulai. Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya sain.
“Berdasarkan laporan Institute for Management Development, daya saing kita pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Itu merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” lanjutnya.
Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia, dengan Dana Desa yang telah gelontorkan mencapai Rp539 triliun dari 2015 hingga 2023.
Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua menjadi modalitas untuk meraih kemajuan.
Oleh sebab itu, Presiden berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. (Qdr–Tim)
