Depok | mediasinarpagigroup.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membatasi jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang berbuntut duka bagi ratusan siswa miskin di Depok. Imbasnya mereka terancam tidak bisa bersekolah karena kuota tempat di sekolah negeri sudah penuh.
Melihat hal tersebut, DKR melakukan aksi di depan Istana Negara bersama warga miskin guna menuntut kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait optimalisasi.
“Kebijakan ini jelas merugikan siswa miskin! Mereka jadi tidak bisa bersekolah karena kuota di sekolah negeri terbatas,” tegas Roy Pangharapan, perwakilan dari Dewan Ketahanan Rakyat (DKR) Kota Depok, saat diwawancarai di depan Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Kamis (11/7/2024).
Menurut Roy, jumlah sekolah negeri di Depok sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Saat ini, hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri untuk melayani lebih dari 2 juta penduduk. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang tidak tertampung dan harus gigit jari.
“Tahun ini saja, ada lebih dari 15.000 siswa yang mendaftar ke sekolah negeri di Depok. Tapi, hanya sekitar 25% yang diterima. Sisanya, termasuk banyak siswa miskin, terpaksa gigit jari,” jelas Roy dengan nada prihatin.
Lebih parah lagi, Roy menuding Pemprov Jawa Barat tidak jeli dalam melihat akar masalah. Alih-alih membangun lebih banyak sekolah, mereka malah membatasi jumlah siswa per kelas.
“Kebijakan 32 siswa per kelas ini mubazir! Justru menambah masalah baru bagi siswa miskin yang ingin bersekolah,” kritik Roy pedas.
Parahnya lagi, para orang tua siswa miskin ini sudah mengadu ke Pemprov Jawa Barat, namun tidak ada solusi konkrit yang diberikan. Frustasi dan putus asa, mereka pun mendatangi KSP dengan harapan mendapat pertolongan dari Presiden Jokowi.
“Sambil menangis, para orang tua memohon agar anak-anak mereka bisa tetap bersekolah tahun ini,” ungkap Roy.
Staf KSP yang menerima aspirasi para orang tua dan DKR berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka akan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Presiden Joko Widodo.
“Kita tunggu saja apa langkah konkrit yang akan diambil oleh Presiden Jokowi. Nasib ratusan siswa miskin di Depok ini bergantung padanya,” tegas Roy penuh harap. (Ndi)
