• mediaantikorupsi.com
  • Privacy Policy
  • Redaksi MAK
  • Login
  • Nasional
    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

  • Wilayah
    • DKI Jakarta
    • Banten
    • Indonesia Timur
    • Jawa Barat
    • Jawa Tengah
    • Jawa Timur
    • Kalimantan
    • Sumatera
No Result
View All Result
  • Nasional
    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Jampidsus Kejagung Lakukan Pemeriksaan Kantor Kementerian Kehutanan, BPI KPNPA RI: Semua Wajib Tunduk Pada Hukum

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Proyek Galian Relokasi Fiber Optik di Kramat Pela Dikeluhakn Warga, Membahayakan Pengguna Jalan serta Timbulkan Kemacetan

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Bravo! Kejari Nunukan Lakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Kasus BLUD RSUD Sebesar 950 Juta

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    Kabur ke Dalam Hutan, DPO Tipikor Muhamad Azhari Diringkus Kejaksaan

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    CBA Desak KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Selidiki Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal Dalam Program MBG

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Verifikasi Rampung, Hendry Ch Bangun Mantap Menuju Kongres Persatuan PWI 2025

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Jalin Silaturahmi, Perkumpulan PERANTAU ASAL SILINDA Segera Dubentuk di Jabodetabekten

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Korupsi Salah Satu Bank BUMN, KPK Cegah 13 Orang Bepergian ke Luar Negeri

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

    Sekolah SD, SMP, Negeri Dan Swasta, MK Perintahkan Pemerintah Minta Di Gratiskan.

  • Wilayah
    • DKI Jakarta
    • Banten
    • Indonesia Timur
    • Jawa Barat
    • Jawa Tengah
    • Jawa Timur
    • Kalimantan
    • Sumatera
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Jawa Barat

Gubernur KDM Dan Kakanwil Kemenkum Jawa Barat: Posbakum Wajib Ada di Tiap Desa & Kelurahan Mulai 1 Oktober 2025

admin mediaantikorupsi by admin mediaantikorupsi
September 16, 2025
in Jawa Barat
0
Gubernur KDM Dan Kakanwil Kemenkum Jawa Barat: Posbakum Wajib Ada di Tiap Desa & Kelurahan Mulai 1 Oktober 2025
0
SHARES
9
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung | mediasinarpagigroup.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam audiensi strategis bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (16/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Asep Sutandar didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Mauliana Massaile, beserta jajaran penyuluh hukum untuk membahas program prioritas penguatan bantuan hukum.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Asep Sutandar secara proaktif mengusulkan penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Beliau secara resmi meminta restu dan dukungan KDM untuk menerbitkan surat edaran. Dukungan ini ditujukan untuk mengakselerasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah ini merupakan prioritas Kemenkum Jabar untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Usulan Kemenkum Jabar ini mendapat sambutan hangat dan respon cepat dari KDM. Beliau tidak hanya menyetujui, namun juga menetapkan target tegas agar Pos Bantuan Hukum (Posbankum) harus sudah terbentuk paling lambat 1 Oktober 2025. KDM juga merencanakan pelantikan serentak Posbankum tersebut bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila.

Dampak langsung dari program ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dengan hadirnya Posbankum di setiap desa dan kelurahan, warga tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh ke ibukota kabupaten untuk mendapatkan konsultasi atau bantuan hukum. Masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, terutama warga kurang mampu, dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara cepat dan mudah langsung di lingkungan terdekat mereka.

Audiensi yang berlangsung produktif ini menegaskan kuatnya kolaborasi antara Kemenkum Jabar dan Pemprov Jabar. Dukungan penuh KDM ini menjadi energi baru bagi Kemenkum Jabar di bawah arahan Asep Sutandar untuk terus mengakselerasi pelayanan hukum, demi memberikan pelayanan Prima yang berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat.(Redaksi)

 

Previous Post

Dana Desa Thn 2023 sd 2025 Rp.2,2 M lebih Diterima Desa Mariba Ni Aek Kecamatan Muara Kabupten Tapanuli Utara, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

Next Post

Ada apa? Proyek UPT Taman Margasatwa Ragunan Tidak Ada Nilai Anggaran di Papan Proyek

admin mediaantikorupsi

admin mediaantikorupsi

Next Post
Ada apa? Proyek UPT Taman Margasatwa Ragunan Tidak Ada Nilai Anggaran di Papan Proyek

Ada apa? Proyek UPT Taman Margasatwa Ragunan Tidak Ada Nilai Anggaran di Papan Proyek

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Thn 2024 Menerima Dana Desa Rp.1,3 M lebih Diduga Dikorupsi Kades

Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Thn 2024 Menerima Dana Desa Rp.1,2 M lebih, Diduga Dikorupsi Kades

December 26, 2024
Rp.2,7 M lebih Dana Desa Thn 2023-2024 Diterima Desa Satriamekar Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Diduga Dikorupsi Kades

Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Thn 2023-2024 Menerima Dana Desa Rp.2,1 M lebih Diduga Dikorupsi

December 26, 2024
Diduga Kepsek SMAN 10 Bekasi Korupsi Dana BOS Dari APBN dan APBD

Diduga Kepsek SMAN 10 Bekasi Korupsi Dana BOS Dari APBN dan APBD

March 10, 2023
Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi Thn 2023-2024 Diduga Korupsi Dana BOS Rp.2,7 M lebih

Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi Thn 2023-2024 Diduga Korupsi Dana BOS Rp.2,7 M lebih

January 19, 2025

Kasasi Ditolak MA, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

0

Bantah Laporkan Aa Umbara ke KPK, Hengky Kurniawan Senggol Sosok Sutradara

0

Uang Pungli Praktek Komputer R.200 Jt di SDN Kutajaya 1 Ps.Kemis, Diduga Mengalir Kemana – mana ?

0

Satpol PP Subang Tingkatkan Patroli PPKM Level 3

0
SMP Negeri 2 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,4 M lebih, Diduga Dikorupsi Kepsek

SMP Negeri 2 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,4 M lebih, Diduga Dikorupsi Kepsek

January 25, 2026
SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,5 M lebih, Diduga Dikorupsi

SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,5 M lebih, Diduga Dikorupsi

January 25, 2026
Rp.2,2 M lebih Dana BOS Thn 2025-2024 Diterima SMP Negeri 3 Cikupa Kabupaten Tangerang, Diduga Dikorupsi Kepsek

Rp.2,2 M lebih Dana BOS Thn 2025-2024 Diterima SMP Negeri 3 Cikupa Kabupaten Tangerang, Diduga Dikorupsi Kepsek

January 25, 2026
SMP Negeri 2 Cikupa Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,9 M lebih, Diduga Dikorupsi

SMP Negeri 2 Cikupa Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,9 M lebih, Diduga Dikorupsi

January 25, 2026

Recent News

SMP Negeri 2 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,4 M lebih, Diduga Dikorupsi Kepsek

SMP Negeri 2 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,4 M lebih, Diduga Dikorupsi Kepsek

January 25, 2026
SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,5 M lebih, Diduga Dikorupsi

SMP Negeri 1 Balaraja Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,5 M lebih, Diduga Dikorupsi

January 25, 2026
Rp.2,2 M lebih Dana BOS Thn 2025-2024 Diterima SMP Negeri 3 Cikupa Kabupaten Tangerang, Diduga Dikorupsi Kepsek

Rp.2,2 M lebih Dana BOS Thn 2025-2024 Diterima SMP Negeri 3 Cikupa Kabupaten Tangerang, Diduga Dikorupsi Kepsek

January 25, 2026
SMP Negeri 2 Cikupa Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,9 M lebih, Diduga Dikorupsi

SMP Negeri 2 Cikupa Kabupaten Tangerang Thn 2025-2024 Menerima Dana BOS Rp.2,9 M lebih, Diduga Dikorupsi

January 25, 2026
mediaantikorupsi.com

Follow Us

  • Redaksi MAK
  • Privacy Policy

mediaantikorupsi.com © 2025

No Result
View All Result

mediaantikorupsi.com © 2025

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In