Indramayu | mediaantikorupsi.com – Perkuat peran masyarakat dalam tumbuh kembang demokrasi, Migrant Care menggelar Dialog Politik Calon Wakil Rakyat dengan Rakyat Untuk Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Yang Lebih Baik.
Bertempat di Ballroom Hotel Trisula Indramayu, Kamis (14/12/2023), agenda tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Indramayu Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ahmad Budiharto, para pekerja migran asal Indramayu, serta para calon wakil rakyat Kabupaten Indramayu.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati Indramayu Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ahmad Budiharto menyampaikan selamat atas terlaksananya acara tersebut.
“Saya ucapkan selamat atas berlangsungnya dialog politik ini. Kesempatan ini pun menjadi jalinan silaturahmi agar dapat berkontribusi kita bersama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu menuju Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024,” ujarnya.
Ahmad Budiharto mengatakan, dialog politik ini menjadi sarana edukasi bagi para PMI asal Indramayu, juga mengetahui pemahaman dalam pemaparan para calon wakil rakyat terhadap konsep manajemen dan tata kelola PMI yang akan melahirkan kebijakan dan program pada PMI.
Menurut Ahmad Budiharto, masih banyak hal yang memerlukan pemahaman dan perubahan baik dari sisi regulasi dan praktik. Maka dari itu, inovasi tata kelola PMI asal Kabupaten Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undang sangat diperlukan.
“Kita coba berdialog dengan para calon wakil rakyat, karena pertemuan ini bernilai penting juga strategis. Dengan dialog politik ini kita dapat berkoordinasi dan mengevaluasi tata Kelola PMI baik dari proses perencanaan, pelatihan pemberangkatan, selama di luar negeri maupun pada saat kembali ke tanah air menjadi purna PMI. Semoga dengan terselenggaranya acara ini akan dapat bermanfaat untuk para pekerja migran khususnya dan masyarakat pada umumnya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo hadir secara virtual untuk memberi arahan pada acara yang berlangsung.
Pada kesempatannya, Wahyu Susilo mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat, juga kepada para calon wakil rakyat yang memberikan edukasi menyampaikan gagasannya.
Menurutnya, Selain Hak Asasi manusia (HAM) yang secara kodrati dimiliki oleh diri setiap orang, pekerja migran juga memiliki hak politik yang merupakan implementasi dari hak warga negara dengan berdasarkan kepada konstitusi.
“Hak Politik menjadi salah satu hak yang diamanatkan oleh Konstitusi. Pemerintah sebagai representasi negara harus dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada PMI, khususnya Indramayu,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Wahyu Susilo mengatakan, kepercayaan dari masyarakat yang dititipkan melalui Pemilu harus dapat dijawab oleh pemerintah dengan memberikan hak yang dimiliki masyarakat dengan penuh, sehingga pemberian hak politik bagi PMI dapat diartikan sebagai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.
“Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) semoga dapat dilakukan oleh para PMI, dimana PMI yang berada di Indramayu bukan hanya menjadi objek dan lumbung suara namun dapat aktif berperan serta dapat menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai regulasi yang ada. Semoga inisiatif ini dapat berlangsung dengan baik,” (Qdr-Tim)
