Gresik | mediaantikorupsi.com – Rencana pelebaran Jalan Raya Manyar Ruas Gresik-Sadang dari dua jalur menjadi empat jalur, masih terkendala kondisi lahan yang belum siap.
Meski begitu pelebaran jalan yang sempat batal dilaksanakan pada tahun 2021 lalu, kini mulai dilakukan lagi Pemkab Gresik.
Pasalnya, pelebaran di ruas jalan tersebut diharapkan akan mengurai kemacetan sekaligus diproyeksikan sebagai penunjang kawasan ekonomi khusus (KEK) dan JIIPE. Namun, pekerjaan bisa dilaksanakan apabila pembebasan lahan oleh Pemkab Gresik sudah rampung seluruhnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 Provinsi Jawa Timur, Sentot Wijayanto mengatakan pelaksanaan pelebaran Jalan Raya Manyar menunggu kesiapan lahan dari Pemkab Gresik.
“Setelah kita menerima dokumen selesainya pembebasan lahan dari pemkab Gresik baru kita laksanakan pembangunanya,” kata Sentot yang ditemui mediaantikorupsi.com seusai acara sosialisasi pelebaran Jalan Raya Manyar Ruas Gresik-Sadang di Kantor Kecamatan Manyar, Selasa (14/06/2022).
Ia berharap proses pembebasan yang sedang berjalan tidak ada kendala. Sehingga pada bulan September nanti pembebasan lahan bisa selesai.
“Jika proses pembebasan molor dari target akan berpengaruh pada penyerapan anggaran tahun ini. Sehingga kita (BBPJN, red) akan mengalihkan porsi alokasi anggaran ke daerah lain. Jika itu terjadi pelaksanaan tidak akan bisa dilakukan tahun ini,” ujar Sentot.
Kendala yang lainnya, imbuh Sentot adalah dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan yang masih belum tuntas.
“ĎED nya belum tuntas. Semoga bulan Juli bisa selesai,” imbuhnya.
Selain itu Sentot juga menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pelebaran Jalan Raya Manyar sebesar Rp 15 miliar.
“Nantinya panjang jalan yang akan dilebarkan mencapai 3,7 kilometer terdiri dari empat lajur dari semula dua lajur. Saat ini kami terkendala lahan karena itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, acara sosialisasi relokasi warga terdampak pelebaran Jalan Raya Manyar diwarnai aksi walk out sebagian warga. Aksi tersebut dipicu oleh kekecawaan warga terhadap rencana relokasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Kendati diwarnai aksi walk out, namun warga masih ada yang bertahan mendengarkan sosialisasi yang dilakukan Bupati Fandi Akhmad Yani.
Semula sosialisasi berjalan lancar, namun saat ada salah satu warga yang melontarkan pertanyaan tidak sepaham dengan bupati. Sehingga berimbas pada warga lainnya yang hadir.
“Prinsip kami setuju dengan pelebaran jalan tapi untuk relokasi PKL tolong dipikirkan atau ditinjau ulang,” ujar salah satu warga kompleks Manyar, Abdullah Syafi’i.
Akibat usulannya tidak diterima, Abdullah Syafi’i mengajak warga lain untuk walk out. Kejadian tersebut, oleh Bupati dianggap hal yang biasa terkait pro dan kontra imbas adanya pelebaran jalan.
Warga yang masih bertahan tetap melanjutkan dan mengikuti sosialisasi hingga selesai. Bahkan, bupati berjanji relokasi PKL tidak dikenakan biaya.
“Tidak ada pungutan biaya bagi PKL yang terkena relokasi. Ini harus dilakukan karena berdasarkan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Proyek Strategi Nasional. Jalan Raya Manyar Gresik termasuk kawasan ekonomi khusus atau KEK,” kata Bupati.
Ia menambahkan, terkait pembebasan lahan pemerintah daerah telah menganggarkan Rp 7 miliar untuk mendukung percepatan pelebaran jalan nasional tersebut.
Camat Manyar, Zainul Arifin menjelaskan Kecamatan Manyar terdiri 23 desa, dengan jumlah penduduk 100 ribu jiwa lebih. Daerah ini juga sebagai pusat Industri sedang dan kecil. Terdapat 586 industri berada di wilayah Kecamatan Manyar.
“Manyar sebagai daerah penyangga membutuhkan kesiapan infrastruktur maupun SDM. Salah satu infrastruktur yang sangat sinkron adalah pelebaran jalan. Di sini setiap hari selalu macet dan persoalan ini harus dipikirkan bersama,” kata Zainul.(Min)
